Rapat Pleno KPU Papua Barat Ricuh

Oleh Redaksi

16 May 2019 07:01 1223 VIew

''Aparat kepolisian amankan komisioner KPU Papua Barat dan KPU Maybrat saat ricuh ''

Manokwari arfaknews - Rapat pleno terbuka tingkat kabupaten dilakukan KPU Papua Barat, Rabu(15/5) berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, diwarnai kericuhan.

Kericuhan terjadi ketika komisioner KPU Maybrat membacakan  hasil rekapitulasi penghitungan suara,  dimanasejumlah saksi dari DPD, DPR RI dan DPRD Propinsi, melayangkan protes lantaran adanya perbedaan data di bacakan KPU Maybrat dalam rapat pleno tingkat distrik di Maybrat dengan data disampaikan di rapat pleno tingkat kabupaten diselenggarakan KPU Papua Barat.

Selain itu kericuhan pun terjadi antara sesama saksi, sehingga nyaris terjadi adu jotos, namun aparat kepolisian dari brimob Polda Papua Barat yang di tugaskan lalu melerai para saksi hendak ada jotos.

Sejumlah saksi dari DPD RI, DPR RI dan DPRD Propinsi, sontak melayangkan hujan protes dan merasa di rugikan dengan adanya penggelembungan suara, hingga menguntungkan caleg tertentu dengan bukti dimilkinya. 

Para saksi menilai, KPU Maybrat telah melakukan kecurangan dengan merubah data hasil pleno tingkat kecamatan ke hasil untuk dibacakan di tingkat kabupaten.

Kericuhan kembali memanas, ketika Ketua Kpu Papua Barat, langsung menutup pleno terbuka tingkat kabupaten se Papua Barat, meski para saksi masih ajukan protes untuk meminta KPU Papua Baratmembuka formulir plano C-1 diduga ada perbedaan data disitu. 

Lantaran para saksi dan Bawaslu Papua Barat, melayangkan protes ke KPU Maybrat terkait formulir D.A 1 tidak diberikan ke para saksi dan bawaslu.

Atas prilaku dari KPU Maybrat dianggap tidak jujur sebagai penyelenggara pemilu, para saksi akan memperkarakan kpu maybrat ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) dengan bukti yang ada.

Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana ketika di temui awak media,  mengatakan dalam hari terakhir Rapat Pleno terbuka untuk dua kabupaten ini, Fak Fak dan Maybrat, awalnya berjalan a lot, namun ada sedikit protes dari saksi di KPU Maybrat, sehingga para pejuang demokrasi tidak puas dengan hasil agar memberikan alat bukti adanya kecurangan, ungkapnya.

Berakhirnya pembacaan rekapitulsi suara dua kabupaten ini, Maybart dan Fakfak, sehingga KPU Papua Barat sudah menyelesaikan seluruh tahapan pleno terbuka di Papua Barat dengan jumlah kabupaten dua belas kabupaten satu kota, meski para saksi tidak mau menandatangi hasil pleno ini.

Berita Terkait