20 Persen DBH Migas Milik Masyarakat Adat

Oleh Jams Aisoki

21 May 2019 07:01 436 VIew

''Bupati Teluk Bintuni di dampingi SKK Migas''

Manokwari arfaknews.com - Harapan masyarakat adat pemilik hak ulayat produksi minyak dan gas, kini telah mendapat angin segar melalui kebijakan daerah yang memberikan legitimasi pada masyarakat Adat untuk mengelola 20 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas sebagaimana dicantumkan dalam Perdasus Otsus Bakal diundangkan dalam lembaran Negara, Senin (20/5).

20 maret 2019  lalu, DPR Provinsi Papua Barat telah melakukan pengesahan Raperdasus DBH migas menjadi Perdasus DBH migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas, Wilayah Papua dan Maluku, A. Rinto Pudyantoro menerangkan, pihaknya turut mendorong  agar Perda ini agar bisa lancar dan perdasus ini bisa selesai.

Diharapkan agar dananya langsung turun sampai ditingkat Distrik dan tingkat Kampung, agar saat bersentuhan dengan masyarakat migas itu dirasahkan sampai di masyarakat.

 Oleh Karena itu, di harapkan setelah DBH migas telah di implementasikan maka selanjutnya pemda Kabupaten Penghasil migas di Papua Barat Perlu segara memformulasikan kebijakan tentang bagaimana membelanjakan penerima DBH Migas dengan Bijak untuk kesejahteraan Masyarakat". Ucapnya.

Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiuw, ketika di temui awak media, menerangkan Kehadiran Perdasus ini, diharapkan dapat menjawab persoalan Pembangunan di daerah, terutama di Teluk Bintuni, secara khusus harapan dari masyarakat adat di Teluk Bintuni menantikan perhatian Pemerintah maupun Perusahan minyak dan Gas bersoperasi  di Teluk Bintuni.

kalau sudah dapat perdasusnya, maka akan dibuat Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten yang akan mengatur Pola Manajemen Keuangan, bahkan Pengawasan sesuai dengan peraturan Keuangan Negara.

Dalam implementasinya, ada porsi dikelola pemerintah, tapi ada porsi yang langsung dikelola Masyarakat, diman DBH ini hanya numpang lewat dipemerintah, ungkapnya.

Melihat, konsep draft perdasus itu, 40 persen diberikan ke Kabupaten Penghasil. Dimana 40 persen ini dihitung 100 persen di daerah, setelah itu dibagi 80 persennya ditahan pemerintah daerah dan 20 persen diberikan langsung ke masyarakat adat yang disalurkan melalui dua porsi yakni 10 persen untuk pembangunan pemberdayaan Masyarakat adat dan 10 persen lagi untuk Dana Pasca Operasi". Jelasnya.

Kaitan dengan pengelolahannya, Kasihuw menerangkan, kalau bisa akan memfungsikan Perusahan Daerah (Perusda) Bintuni Maju Mandiri,  agar ada pengembangan investasi di daerah, tetapi menjadi milik masyarakat adat, diharapkan tentu harus ada perusahan Masyarakat, baik itu dalam bentuk kepemilikan kolektif maupun pribadi guna dapat mengelola dana masyarakat.

Raperdasus DBH Migas sebentar lagi akan diundangkan,  komunikasi politik, hitungan dalam waktu dekat akan dikondisikan agar dibuatnya perda sebagai peraturan pelaksana di daerah, jelasnya.

Berita Terkait