Elemen Masyarakat Tuntut, Hasil Seleksi Jabatan di Umumkan

Oleh Jams Aisoki

04 June 2019 07:01 624 VIew

''foto Ilustrasi lelang jabatan''

Manokwari arfaknews.com – Sejumlah elemen masyarakat di manokwari menuntut Pemerintah Papua Barat, untuk mengumumkan hasil seleksi lelang Jabatan yang telah dilaksanakan..

Ketua Lembaga Anti Korupsi (Labaki) Papua Barat, Yan Arwam, ketika di temui, Senin (3/5) menilai penetapan tiga besar hasil seleksi lelang Jabatan telah diumumkan, namun predikat dari hasil seleksi belum diumumkan.

Hasil proses seleksi pelelangan Jabatan untuk segera dipublikasi, sehingga menjadi konsumsi publik, agar tidak ada opini negative timbul di masyarakat, terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat, tandasnya.

Terpisah Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambieuw mengkritisi Pemerintah Papua Barat, dirinya menilai hal ini belum sepenuhnya mengimplementaskan kebijakan berdasarkan UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001.

Parjal tak memiliki hak untuk merubah keputusan Pemerintah, namun kami hanya mengkritisi Pemerintah berdasarkan aspirasi Masyarakat demi wujudkan pembangunan adil dan merata, baik dari aspek infrastruktur maupun aspek Sumber Daya Manusia, sehingga kebijakan ini disesuaikan dengan UU Nomor 21 sebagai acuan Implementasi berpihak untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat Papua.

Dinilainya penetapan tiga Besar hasil lelang Pejabat di Lingkungan Pemerintah Papua Barat tidak memperhatikan UU otsus, sehingga meminta Gubernur untuk menggunakan hak Prerogatifnya guna membijaki keputusan-keputusan itu.

Melihat hasil lelang jabatan, komposisi Orang Asli Papua tidak merata, sehingga dibutuhkan kebijakan Gubernur dalam memproteksi dan memprioritaskan Orang Papua agar bisa menduduki jabatan strategis di Pemerintah guna mencerminkan  wajah Provinsi berlebel Otonomi Khusus ini.

Sudah Jelas Otonomi Khusus adalah kebijakan diskriminasi bersifat Positif dari negara terhadap pemerataan pembangunan yang adil. sehingga Gubernur dapat menilai Kapasitas, Kualiatas, kapabilitas, elektabilitas dari seorang muncul dari Kabupaten ke Provinsi dan jangan hanya menerima seseorang karena hubungan Emosional, ataupun relasi Politik melainkan suatu Kebijakan Pemerintah yang disesuaikan dengan UU Otsus".

Jika menggunakan hubungan pendekatan emosional ataupun pendektan politik berlebihan dalam birokrasi, maka pembangunan yang berpihak, memberdayakan dan melindungi masyarakat Papua demi pemerataan pembangunan akan sulit terwujud, tegasnya.

Setiap orang Papua muncul sebagai pimpinan OPD, harus memiliki kualitas, kapasitas, kapabilitas, elektabilitas dan komitmen untuk membanguan Papua demi membantu Pemerintah Papua Barat dalam mewujukan RPJMD Gubernur dalam kurun waktu dua tahun setengah ini, ujarnya.

Berita Terkait