Aktivis Parjal Gelar Aksi Penolakan Migran Tanpa Identitas Di Pelabuhan Manokwari

Oleh Redaksi

18 June 2019 07:01 1032 VIew

''Akitvis Parjal, Sahabat Polisi dan Kapolsek Pelabuhan foto bersama di Pelabuhan Laut Manokwari ''

Manokwari arfaknews - Aktivis Parlemen Jalan Papua Barat lakukan aksi spontan penolakan Migran penumpang kapal laut tanpa identitas dan tujuan tidak jelas masuk melalui pelabuhan Manokwari Senin (17/6).

Dalam aksinya, Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw, menerangkan aksi ini menuntut agar Pemerintah daerah segera membuat sebuah regulasi mengatur tentang arus migrasi penduduk ke Papua Barat, agar tidak menciptakan kesenjangan sosial berdampak pada konflik.

Penolakan Penduduk luar Papua atau Papua Barat tidak memiliki KTP dan tujuan tidak jelas ke Papua dan Papua Barat.

Selain itu, menolak Pengangguran luar Papua yang dating, sebab akan menambah angka pengangguran di Papua Barat dan permasalahan di tanah Papua dan Papua Barat, ungkapnya.

Ronald mengakui sejauh ini belum ada Regulasi daerah mengatur tentang sistem kependudukan di Wilayah Papua Barat, namun aksinya dilakukan semata-mata karena adanya pengaduan dan aspirasi dari Masyarakat Manokwari terkait arus migrasi penduduk ke Tanah Papua tanpa ada identitas dan tujuan yang jelas, ujarnya.

Diterangkan, Sejauh ini banyak Penduduk miskin di Papua Barat,  selain itu banyak pengangguran tak miliki pekerjaan tetap, sehingga perlu diberdayakan pemerintah, Karena itu pihaknya menolak pengangguran dari luar masuk ke Tanah Papua.

Selain itu, dinilainya banyak aksi anarkis dilakukan penduduk tak jelas di Tanah Papua, sehingga diperlukan suatu regulasi khusus mengatur tentang sistem kependudukan di Papua Barat agar memproteksi penduduk di berlebel otonomi Khusus ini". Terangnya

Hal senada pula dilontarkan Ketua Sahabat Polisi (SP) Papua Barat, Alberth Rumbarar, memberikan apresiasi pada aktivis Parlemen Jalanan untuk mendorong dilakukan suatu regulasi berupa perdasus tentang sistem kependudukan di wilayah Otonomi Khusus guna memproteksi penduduk di Papua.

Masalah di Papua dan Papua Barat itu sangat multi kompleks, salah satunya, jumlah angka pengangguran begitu besar dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan cukup serius di Tanah Papua terutama di Papua Barat.

Dalam konteks meminimalisir pengguran di Papua Barat sementara arus migrasi mengantarkan pengguran begitu banyak dari Luar Papua ke Papua, membuat Pemerintah kebingungan untuk mengurangi neraca dan regulasi berpihak pada penduduk Papua dan memproteksi hak-hak Orang Asli Papua.

Sementara hal ini pihaknya minta semua pihak untuk menseriusi masalah ini, terutam para pemegang Kebijakan dimana Pemerintah harus melihat asprirasi telah didorong dan berharap agar di implementasikan oleh Pemerintah Daerah, terangnya.

Berita Terkait