Parjal Dorong Sejumlah Rekomendasi Terkait Isu Sentral di Papua Barat

Oleh James Aisoki

27 June 2019 12:12 1565 VIew

''Seminar Sehari bertajuk ''Ideologi Negara dalam Implementasi Otsus di Tanah Papua'' yang diselenggarkan Kelompok Parlemen Jalanan Papua Barat menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dianggap urgen terkait isu sentral di tanah papua. ''

Manokwari, arfaknews.com - Berbagai upaya terus di dorong elemen masyarakat Asli Papua untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Adat Papua dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya yang di digalakan diantaranya, melalui saluran kajian formal berbentuk seminar sehari yang di selenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil di Papua Barat yang menamakan diri Parlemen Jalanan (Parjal).

Seminar Sehari Bertajuk ''Ideologi Negara dalam implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua'' itu menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, diantaranya, Kodam XVIII/Kasuari, LP3BH Manokwari, dan Dekan Fakultas Pertanian Unipa.

Sejumlah isu sentral dijadikan bahan kajian dalam seminar yang diselenggarakan di aula Fakultas Pertanian Unipa tersebut, diantaranya, persoalan Sosial, Ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Hak Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam, Hak Asasi Manusia, hingga berbagai isu aktual dan faktual yang terjadi di daerah ini.

Ketua Panitia Penyelenggara, Yan Arwam mengatakan, hasil Seminar akan dirumuskan oleh para akademisi dan praktisi hukum LP3BH Manokwari, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah.

Arwam mengutarakan, dari beberapa isu sentral yang dijadikan diskursus kajian, kemudian dikaji secara spesifik dan melahirkan poin rekomendasi yang dianggap memiliki urgensitas tinggi.

''Mengenai hak politik Masyarakat Asli Papua, Parjal merekomendasikan pembentukan regulasi khusus tentang proteksi dan afirmasi terhadap hak politik Masyarakat Adat Papua untuk menduduki jabatan publik mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakilnya, Walikota dan Wakilnya, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten dan Kota di Papua Barat, terang Arwam.

Soal Hak Asasi Manusia, Arwam menegaskan, Pemerintah agar serius menyelesaikan persoal HAM dengan membentuk Komnas HAM di Provinsi Papua Barat, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta pengadilan HAM di Provinsi ini.

''Selain itu, soal pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Arwam pun meminta Pemerintah serius mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan melalui regulasi yang berpihak pada pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana pendidikan, serta menjamin kualitas kesehatan masyarakat, hingga sistem kependudukan di wilayah Otonomi Khusus,'' tambah Arwam mengakhiri.

Reporter : James Aisoki

Editor : Rizaldy

 


Berita Terkait