Parjal : Perpres No 17 Tahun 2019, Jangan Hanya Jadi Slogan

Oleh James Aisoki

04 July 2019 07:01 612 VIew

''Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat (ilustrasi)''

Manokwari, Arfaknews.com - Rutinitas bagi-bagi paket pekerjaan atau proyek penunjukan langsung pemerintah Provinsi Papua Barat untuk satu tahun anggaran, dari tahun ke tahun selalu menjadi polemik tersendiri bagi pengusaha asli Papua.

Meskipun, upaya afirmatif didorong oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun masih saja menimbulkan tanya dari kalangan pengusaha asli Papua.

Dimana, berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan besaran nilai paketpekerjaan penunjukan langsung khusus pengusaha asli Papua dari alokasi dana Otonomi Khsus tahun 2019 sebesar Rp 1 Miliar ke bawah dan Rp 1 Miliar hingga Rp 2.5 miliar untuk lelang terbuka khusus pengusaha asli Papua, namun besaran nilai paket pekerjaan tersebut dianggap belum sepenuhnya mengakomodir 2608 pengusaha asli papua di Provinsi Papua Barat.

Menyikapi polemik tersebut, kelompok masyarakat yang tergabung dalam gerakan Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat agar serius menyikapi polemik tersebut, dengan menghsuskan paket pekerjaan penunjukan langsung di setiap Organisasi Perangkat Daerah kepada pengusaha asli Papua.

Panglima Parjal Papua Barat Ronald Mambieuw, kepada arfaknews.com Kamis (4/7/2019), menegaskan, Implementasi afirmasi yang diamanatkan Pemerintah Pusat melalui Perpres 17/2019 mestinya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat secara konsisten dan konsekwen dan jangan hanya Isapan Jempol belaka.

''Perpres itu jangan hanya jadi slogan semata, tetapi harus benar-benar dilaksanakan. jangan seperti tahun kemarin (2018.red), di Balai Pekerjaan Umum, masih ada kontrak paket pekerjaan penunjukan langsung yang nilainya dibawah Rp 50 juta,'' ketus Ronald.

Ia pun meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, agar tidak hanya memberikan paket pekerjaan penunjukan langsung yang hanya berkutat pada paket konstruksi dan pengadaan barang dan jasa saja, namun lebih dari itu, pengusaha asli papua juga semestinya diberikan keleluasaan untuk mengelola paket pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan.

"Pengusaha asli Papua juga harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan. Bagian ini, konsultan pengusaha asli papua ba dihitung dengan jari, karena itu kalau dananya bersumber dari Otsus, maka wajib hukumnya menjadi prioritas pemberdayaan," pungkasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Barat Heri Gerson N. Saflembolo kepada arfaknews.com menyatakan, sebagian besar paket pekerjaan tahun anggaran 2019 di instansi yang dipimpinnya itu, bersumber dari alokasi dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Papua Barat.

''Untuk paket proyek Tahun 2019 dalam paket pekerjaan penunjukan langsung kepada kontraktor asli Papua, Sumber dananya ada otsus, tapi ada juga dari sumber lainnya. Kalau khusus di PUPR hampir semuanya dari Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur. kalau dari dinas lain, saya kurang tahu" terangnya singkat.

Editor : Rizaldy

 

Berita Terkait