DPR Menilai Gubernur Papua Barat Lambat Dalam Penyerapan Anggaran

Oleh Jams Aisoki

11 July 2019 07:01 374 VIew

''Ketua Komisi B DRP Papua Barat, Jhon Dimara''

Manokwari arfaknews.com – DPR meminta Gubernur Papua Barat, untuk mengevaluasi kinerjanya agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran di masyarakat, pasalnya sudah memasuki triwulan ke tiga Tahun Anggaran 2019, Anggaran belum terserap sepenuhnya.

Melihat dari penyerapan anggaran menjadi salah satu sorotan DPR Papua Barat, selain di DPRD Masyarakatpun bertanya hal demikian, sampai sudah masuk awal triwulan ketiga belum ada eksen terkait dengan pembangunan.

Sudah sekian mingingatkan soal masalah peneyerapan anggran ini, sehingga Mungkin menjadi catatan pada Gubernur untuk memperhatikan APBD di tahun 2019.

Ketua Komis B DPRD Papua Barat, Jhon Dimara, Selasa (9/7), Menurut hematnya sebagai ketua Komisi Anggaran melihat,  lantaran masalah ini bukanlah hal baru di tahun 2019, melainkan sudah berulang kali dalam tahun anggaran sebelumnya, selalu ada hambatan dalam penyerapan Anggaran, sehingga Perlu dievaluasi serius oleh Kepala Daerah tentang keterlambatan penyerapan anggaran ini.

Jika OPD bisa melakukan fungsinya tahapan secara baik,  ketika dokumen anggaran sudah ditangan mereka, berarti kegiatan atau program sudah jalan, bila dikatakan pihak ketiga tidak mampu melaksanakan pekerjaan, dirasakannya hal itu tidak mungkin.

Proses sementara dilakukan sesuai tahapan, dimana Pokja melakukan pelelangan dengan tahapan, kadangkala terhambat sesuai peruntukan nilai Anggarannya.

Hal ini menjadi catatan DPR ke Gubernur, berharap Gubernur lebih tegas dan lebih jeli melihat masalah ini, berbicara pembangunan di Papua Barat ini, selalu ada keterlambatan dengan SILPA begitu besar,termasuk progres dan penyerapan anggaran, ujarnya.

Meski demikian, pemerintah pusat tidak memberikan kita sanksi, melainkan pemerintah di pusat masih serius untuk memperhatikan daerah dengan peningkatan APBD tiap Tahun, walaupun di daerah tidak memaksimalkan hal itu.

Menurutnya, penyerapaan Anggaran di tahun 2019, baru mencapai 40 persen. Terutama dana hibah ini paling dominan, karena cepat penyerapannya, sedangkan  bangunan Fisik , tetapi mungkin di lapangan sedang berjalan, pembangunan tempat Ibadah, Yayasan dan sebagainya",

Untuk fisiknya dalam proses pelelangan dan terkadang membuat penyerapan terhambat, diberharapkan pada OPD sering melakukan studi banding atau kunjungan kerja keluar ini, harus seriuslah karena itu juga merupakan pemborosan anggaran sebenarnya.

Kalau tidak maksimal, maka Gubenur harus tegas di bagian ini supaya yang melakukan kunjungan kerja keluar jangan lebih banyak, karena memboros anggaran, apalagi dalam setahun  10 atau 20 kali keluar tapi tidak ada hasilnyakan sama saja.

Karena itu, harus ada ketegasan dari Gubenur melalui sekda untuk mengevaluasi hal ini dan berharap ketua DPRD Papua  Barat, walaupun sedang mengikuti sidang di MK, tapi tidak terlepas dari tanggung jawab dan inisiatif untuk melihat schedule ini secara baik, sehingga bisa memaksimalkan waktu yang ada.

Dikhawatirkan, memasuk triwulan ke ketiga anggarannya sudah habis tapi fisik lapangannya belum jalan, sehingga perlu maksimalkan fungsi pengawasan dilapangan. Jelasnya.

Berita Terkait