1742 Kampung Terima ADK Tahap II 2019, Serapannya Baru 53 Persen

Oleh James Aisoki

12 July 2019 07:01 545 VIew

''Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat Lince Idorway (tengah), Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Satuan Kerja P3MD DPM Provinsi Papua Barat Dian Diah S Come (kanan), Korprov P3MD Papua Barat Jafre Kareth (kiri). | Foto : Redaksi Arfak ''

Manokwari, arfaknews.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat menyatakan, penyerapan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap kedua Tahun 2019 baru mencapai 53 persen dari total ADK tahun 2019 Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1,5 Triliun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat Lince Idorway meminta pemerintah Kampung yang telah menyerap dana kampung agar segera menyampaikan Laporan ADK tahap kedua Tahun 2019.

Lince menegaskan, jika hingga batas waktu yang ditentukan, Pemerintah Kampung tidak menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban ADK Tahap Kedua maka, pencairan ADK tahap ketiga akan di pending.

Lince menerangkan, jika ditahun sebelumnya, sistem pelaporan keuangan ADK dilakukan secara manual, maka di Tahun 2019 telah diwajibkan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) 0.2.

Penerapan SiskeuDes 0.2 kata Lince telah disosialisasikan, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah Kampung tidak menggunakan SiskeuDes 0.2 dalam pelaporan Keuangan ADK.

"Dalam pelaporannya, tidak diperbolehkan menggunakan cara manual lagi, melainkan harus memakai aplikasi Siskeudes 0.2, namun jika masih menggunakan cara lama maka konsekwensinya tahap berikut akan dipending," tegas Lince.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Satuan Kerja 3MD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat, Diah Dian S. Come menembahkan, sejak Januari 2019 BPKP telah melakukan sosiliasi penggunaan Aplikasi siskeudes 0.2.

''Sosialisasi sudah dilakukan dan 100 persen bisa, jadi tidak ada alasan masih menggunakan cara manual dalam pelaporan ADK," tambah Dian menegaskan.

Penerapan SiskeuDes 0.2 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan, maka sejak diundangkan pada 1 Agustus 2018, Permen tersebut telah diedarkan kepada pemerintah Kabupaten Kota se Indonesia, termasuk di Papua Barat.

Kordinator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal (P3MD) Provinsi Papua Barat, Jefre Kareth menyatakan, realisasi ADK tahap kedua tahun 2019, 100 persen telah ditransfer ke rekening Pemerintah Kampung di Papua Barat.

Saat ini, ADK tahap kedua sudah mencapai 53 persen dari 1742 kampung di Papua Barat. Menurutnya, Sesuai agenda pelaporan ADK tahap kedua tahun 2019, maka Pemerintah Kampung wajib menyerahkan Lapora Pertanggungjawaban Keuangan pada bulan Juli 2019.

''Jika laporan belum masuk sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, sudah jelas ada konsekuensinya,'' tegasnya.

Berita Terkait