Alokasi Dana Desa 2019 di Papua Barat Capai 1,5 Triliun

Oleh Jams Aisoki

16 July 2019 07:01 445 VIew

''Kordinator Provinsi, Program Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Jefre Kareth''

Manokwari arfaknews.com - Dalam upaya membangun daerah pedesaan, setiap tahunnya pemerintah pusat terus menggenjot anggaran desa di Papua Barat, adanya peningkatan dana desa 12, 3 persen dari tahun sebelumnya.

Dana Desa di Papua Barat meliputi 12 Kabupaten untuk Tahun 2019, berjumlah Rp. 1.516.915.258.000, dimana Papua Barat mengalami kenaikan sekitar, 12,3 persen yaitu Rp. 186.388. 997.000 dari tahun sebelumnya

Kordinator Provinsi, Program Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Jefre Kareth, Senin (15/7) menerangkan kenaikan ini untuk seluruh Provinsi Papua Barat, sebagai komitmen pemerintah pusat dalam membangun desa, sembari menjelaskan dua Kabupaten di Papua Barat alami penurunan dana desa.

Kenaikan anggaran ini, diharapkan bisa menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat di Kampung- kampung dari total 1.742  telah terkafer dalam kampung partisipasi penerima dana desa di Papua Barat.

Untuk jumlah dana desa yang dikelola per Kampung, diterangkan ada kampung mengelola dana desa sebanya Rp 3 M, 2 M dan 1 M bahkan ada mengelola dana desa dibawah Rp1 M, tapi rata-rata di Papua Barat, semua 1 Milyar, ungkapnya.

Faktor mempengaruhi Besar penerimaan dilihat dari tingkat jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan ada di daerah tersebut, Paparnya.

Rata-rata Sumber Penerimaan Kampung sendiri Variatif termasuk komitmen daerah dalam Alokasi Dana Kampung (ADK) dari pemda sebesar 10 Persen sharing dari dana desa, hal itu bersifat fluktuatif karena mempengaruhui besarnya sember penerimaan dana desa, sembari menjelaskan alokasi 10 persen sharing dari pemda, diwajibkan karena berdasarkan perintah UU Nomor 6 tahun 2014, ungkapnya.

Sedangkan ada kabupaten di Papua Barat mengalami Penguruangan dana Desa, diakibatkan Keterlambatan laporan dan hal-hal teknis lain yang mempengaruhinya.

Dana desa jangan dijadikan sumber pendapatan bagi oknum-oknum tertentu, untuk memperkaya oknum-oknum dilevel kampung tetapi ini merupakan hak semua masyarakat yang ada di Kampung dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan kepentingan bersama dan memberikan dampak bagi pertumbuhan pembangunan, tegasnya.

Diharapkan jangan jadikan dana desa sebagai dana yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan kampung secara keseluruhan, tetapi dana desa merupakan salah satu alokasi anggaran terpisah, disamping ada kontribusi anggaran-anggaran lainnya, digunakan untuk menjawab Kebutuhan pembangunan di Masyarakat.

Dengan dana desa begitu banyak, masyarakat mau keembangkan  potensi-potensi yang ada di kampung agar lebih maju, sehingga dana desa bisa membekas, artinya ada perputaran uang didalam daerah itu, sehingga sektor ekonomi kerakyatan bertumbuh,  membuat masyarakat dapat mengakses pasar, sarana Produksi dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada, tegasnya.

Berita Terkait