Gugatan PHPU Manaray Ditolak MK, Sanusi Rahaningmas Senator Terpilih

Oleh Redaksi

08 August 2019 07:01 832 VIew

''Sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan nomor perkara 05-34/PHPU-DPD/XII/2019 yang didaftarkan pemohon calon DPD RI Dapil Papua Barat Abdullah Manaray, ST terhadap termohon KPU Papua Barat, dan pihak terkait M Sanusi Rahaningmas, S.''

Jakarta, arfaknews.com - Hakim Mahkama Konstitusi, Kamis (8/8/2019) memutuskan menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan nomor perkara 05-34/PHPU-DPD/XII/2019 yang didaftarkan pemohon calon DPD RI Dapil Papua Barat Abdullah Manaray, ST terhadap termohon KPU Papua Barat, dan pihak terkait M Sanusi Rahaningmas, S.Sos., MM., S.IP.

Sidang yang yang berlangsung di ruang sidang utama MK, Kamis (8/8/2019) petang, dipimpin Ketua Mahkama Konstitusi RI Dr Anwar Usman, SH., MH mengagendakan pembacaan putusan akhir gugatan pemohon Gugatan PHPU Abdullah Manaray atau dikenal dengan songkok merah.

Hakim Konstitusi Eny Urbaningsi dalam membacakan konsideran putusan MK, menolak dengan tegas permohonan pemohon Abdulah Manaray atas gugatan pemohon tentang dugaan termohon melakukan pengurangan suara pemohon di sembilan Distrik di Kabupaten Maybrat kepada pihak terkait sangat tidak beralasan hukum.

"Pemohon tidak mampu membuktikan secara lengkap dan berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan/ Distrik, Kabupaten sampai Provinsi, dan bahwa dalil pemohon tidak meyakinkan bahwa terjadi ketidak kesesuain antara model DA 1 DPD dengan DB 1DPD," kata Eny Urbaningsi.

Eny Urbaningsi menegaskan, bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut dikesampingkan. Sehingga Ketua Mahkama Konstitusi Anwar Usman menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya.

Dengan putusan Mahkama Konstitusi tersebut, maka M Sanusi Rahaningmas secara hukum dapat ditetapkan sebagai anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat bersama tiga anggota DPD RI terpilih lainnya, yakni Yance Samonsabra, Filep Wamafma, dan Yosepus Rumakiek menjadi senator mewakili Papua Barat periode 2019-2024.

Berita Terkait