Dewan Adat Wilayah III Doberay Minta Presiden RI Seriusi Masalah Rasis di Papua

Oleh Jams Aisoki

02 September 2019 07:01 69 VIew

''Rapat bersama Dewan Adat Papua menyikapi situasi terkini di Papua Barat''

Manokwari arfaknews - Gelar Pertemuan bersama Tokoh-tokoh Adat, Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Doberay usulkan Dialog sebagai solusi alternatif selesaikan ungkapan Rasis dan pengusiran yang dilontarkan kepada mahasiswa di Surabaya dan Malang pada 15 Agustus 2019 lalu. Usulan itu disampaikan dalam tatap muka tokoh-tokoh adat di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay di Manokwari, Sabtu (31/8/2019).

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Johan Warijo menjelaskan ungkapan rasis ini bukanlah hal yang baru diucapkan, melainkan telah dilakukan berulang kali, karena itu harus ditanggapi secara serius oleh pemerintan pusat.

"Ungkapan rasis ini ungkapan yang luar biasa,  ungkapan ini merendahkan martabat kita. Pemerintah harusnya bertindak cepat, menangkap pelaku rasis disana. Kalau ada militer yang bermain disitu harus berikan hukuman yang jelas kapada pelaku"

"Pertanyaannya, apakah dengan menahan lima orang di Surabaya atau menskrosing aparat yang terlibat sudah memberikan rasa keadilan"

"Kita sendiri kurang puas, harus ada kepastian dan jaminan dari Pemerintah pusat agar kedepan tidak ada orang yang lontarkan kalimat rasis dan diskriminatif bagi orang Papua. Karena itu, minta maaf dan menskrosing mereka saja belum cukup, Pemerintah harus menjamin agar kedepan tidak ada.

"Agar bisa memberikan rasa adil bagi orang Papua, maka kita harus duduk bicara, sikap kami sebagai Dewan Adat Papua belum merasa adil jika hanya permohonan Maaf, karena ini menyangkut martabat kita".


"Kita harus berdialog mencari soluasi yang baik dan menjamin. Tapi, dalam dialog jangan dia (Orang pusat, Presiden, Mentri) sendiri yang bicara trus pulang. Dialog harus saling Diskusi antara Pemerintah dan Orang Papua.

"Masalah ini bukanlah masalah pembangunan, ini masalah Rasis. Jadi harus ada sikap tegas dan jelas dari pemerintah pusat kepada orang Papua, jika terulang lagi maka baiknya kase keluar kita dari NKRI". Paparnya

"Jangan berdialog di Jakarta, atau utusan mewakili kita kesana, maka baiknya dialog dilaksanakan di Jayapura"

"Presiden datang, biar kita dialog disana. Jangan ambil kita ke Istana , nanti orang Papua tidak puas".

Selain itu, Johan menegaskan demo tanggal 19-23 di Papua Barat adalah bentuk tanggapan terhadap ucapan Rasis dan Pengusiran di Surabaya dan Malang".

"Kami sendiri melihat insiden kemarin itu tidak memboncengi isu lain, isu politik, atau ditunggangi oleh elit politik siapa, yang jelas aksi kemarin itu murni karena masalah rasis.

Jadi, Polisi Stop sudah panggil-panggil orang dan periksa. Karena tindakan mereka adalah  bentuk ungkapan terhadap ujaran Rasis kepada Orang Papua.

"Pandangan ini, Kami dari dewan adat Papua akan menyurati Polda  Papua Barat terkait Insenden kerucuhan kemarin". Tuturnya

Berita Terkait