Serapan Anggaran Baru 31 Persen, DPRPB Kuatir APBD 2019 Alami SILPA Anggaran

Oleh Redaksi

04 September 2019 07:01 130 VIew

''Suasana Rapat Paripurna DPR Papua Barat''

Manokwari, Arfaknews- Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRPB) mengungkap serapan Anggaran dalam APBD Induk tahun 2019 baru mencapai 31 persen sementara ada usulan penambahan Anggaran yang cukup fantastis di APBD Perubahan 2019.

APBD tahun 2019, Pemprov Papua Barat menargetkan pendapatan sebesar Rp. 8.479.203.287.742.00 sedangkan APBD perubahan ditergetkan sebesar 8.707.799.512.542,00 atau alami kenaikan sebesar 22.596.800,00.

Sementara, pertimbangan kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka kemungkinan pembiayaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp.9.700.050.529.318,00 dari APBD induk 2019 sebesar Rp.8.629.203.742,00.

Dalam kenaikan tersebut tentu juga diperhatikan efektifitas anggaran. Dalam rangka efektifitas anggaran gabungan Fraksi DPR Papua Barat mengharapkan Pemerintah Daerah Perlu melakukan Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk stekholder dan Masyarakat.

Hal ini dikarenakan sangat mendesak, pasalnya hanya efektif 60 hari dan dapat berakibat pada kesalahan atau penyelewenangan dalam laporan keuangan juga lonjakan SILPA apabila dana tidak terlaksana.

Dijelaskan, Pada Plafon Anggaran Sementara Perubahan beberapa OPD mengalami perubahan Pagu cukup fantastis, seperti Dinas Pekerjaan Umum yakni Nilai pagu bertambah Rp.313.659.466.000, Dinas Perhubungan bertambah Rp.46.611.416.108, Sekretariat Daerah Rp.77.051.392.168, Biro Pemerintahan Rp. 34.800.377.400.

"Dengan lonjakan yang cukup fantastis, mengundang tanya dari Gabungan Fraksi, apakah dengan sisa waktu saat ini bisa terserap semuanya. Pasalnya sampai saat ini, pernyerapan Anggaran APBD Induk baru mencapai 31 persen belum diperparah lagi dengan layanan LPSE yang amburadul, jangan-jangan anggaran tersebut akan kembali menjadi SILPA. Sebagaimana diketahui lonjakan Silpa Tahun 2018 mencapai 1 Trilius Lebih. Hal memberikan Gambaran kepada kita, buruknya perencanaan Daerah apalagi pelaksanaanya" Papar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Matheos E. Salanno saat membacakan Pandangan Umum Gabungan Fraksi DPR Papua Barat atas Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat, Selasa (4/9) pukul 19.00 WIT di salah satu Hotel di Manokwari.

Selanjutnya Gabungan Fraksi DPR Papua Barat meminta, agar penyerapan Anggaran  bukan hanya sekedar terserap saja melainkan diharapkan penyerapannya harus memberikan Efek Positif dalam Rangka menggerakan pembangunan Daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.

Secara keseluruhan pendapatan asli Daerah Provinsi Papua Barat, pada Perubahan APBD tahun anggaran 2019 diperkirakan naik sebesar Rp.43.753.852.194.00 dari Rp.411.617.184.342.00, sebelum perubahan menjadi Rp.485.371.036.536,00 sesudah perubahan.

Berita Terkait