Sikapi Situasi di Papua Barat Kapolda Keluarkan Maklumat

Oleh Redaksi

05 September 2019 07:01 376 VIew

''Maklumat Kapolda Papua Barat''

Manokwari, Arfaknews - Sikapi situasi di Papua Barat, Kepolisian Daerah Papua Barat mengeluarkan Maklumat Polda Papua nomor 08 per 1 September 2019 tentang Tata Tertib Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Herry Rudolf Nahak menegaskan penyempaian pendapat di muka umum baik berupa Unjuk Rasa, Demonstrasi, Pawai, Rapat Umum, dan atau Mimbar Bebas dilarang membawa senjata api/karet, alat panah dan busur panah atau anak panah, senjata tajam, tombak, parang, senjata Pemukul atau benda-benda yang membahayakan, serta telah memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis 3 hari sebelumnya.

Pelaksanaan pendapat dimuka umum harus mematuhi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat di Muka Umum, pasal 5 uu nomor 9 Tahun 1998 menyatakan " Warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum wajib, (a) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (b) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, (c) Menaati hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku; (d) ,menjaga dan menghormati keamanan dan ketertibaan umum, dan (e) menjaga keutuhan dan persatuan Bangsa.

Pelaksanaan penyampaian dimuka umum dilarang mengganggu ketertibaan umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya/arus lalulintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis, sara dan dibatasi mulai pukul 18.00 WIT.

Penutupan dan pemblokiran jalan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan batu, pohon, ban bekas ataupun benda lain dapat dikenakan pidana maupun denda sebagaimana pasal 192 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara dan pasal 63 UU nomor 38 Tahun 2014 tentang Jalan dengan ancaman Hukuman pidana Penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp.1.600.000.000,-

Tempat penyampaian pendapat dimuka umum yang ditujukan kepada Instansi, hanya perwakilan saja yang dapat difasilitasi untuk bertemu kepada pihak yang berkepentingan. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akan dilakukan tindakan kepolisian secara tegas dari mulai peringatan, pembubaran kegiatan sampai kepada penegakan hukum. Bagi para pelaku serta penanggungjawab, dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tandasnya

Berita Terkait