Pelantikan Enam Orang Anggota MRPB, Tunggu Putusan Gubernur

Oleh Redaksi

06 September 2019 07:01 229 VIew

''Kepala Biro Hukum Papua Barat Roberth Hammar''

Manokwari, Arfaknews - Biro Hukum Provinsi Papua Barat telah menyerahkan surat kepada Gubernur untuk mengambil tindakan atas pelantikan enam orang calon anggota MRP Papua Barat berdasarkan putusan incrah dengan nomor perkara 170 atas nama Yafet Wainarisi, dkk dan 180 atas nama Aleda Yoteni.

Kepala Biro Hukum Papua Barat, Roberth Hammar, menjelaskan sebenarnya yang masih ditunggu oleh pemprov adalah surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri, mereka respon terhadap surat yang dibuat oleh Kepala Biro Hukum Papua Barat.

"Surat itu sudah hampir lima hari dinaikan kepada Gubernur lewat biro umum, nanti Gubernur akan mendisposisi itu langsung kemana, apakah Bapak Gubernur mendisposisikan langsung ke Kesbang atau meminta pendapat hukum ke biro hukum"

"Saya sendiri sudah memberikan pendapat hukum kepada Bapak Gubernur, saya sudah naikan, kita berharap mungkin besok sudah ada putusan". Ucap Roberth saat ditemui pekerja pers, Kamis (5/9)

Hammar menjelaskan,  tergugat I Menteri dalam Negeri melalui biro hukum setjen Depdagri telah mengakui, untuk ditindaklanjuti. Maka saya sudah lakukan tugas saya, memberikan pendapat hukum kepada Bapak Gubernur. Dalam pendapat hukum, Bapak Gubernur sudah bisa memerintahkan Kesbangpol untuk membuat surat pengusulan pembuatan SK yang ditandatangani oleh Gubernur kepada Mendagri sekaligus usulan pemberhentian kepada yang enam orang itu, dan penetapan 6 orang penggugat menjadi anggota MRP serta ditindaklanjuti dengan pelantikan"Paparnya

Didalam surat itu, saya jelaskan demi kelancaran, maka Kepala Kesbangpol segera berkordinasi dengan ketua MRP untuk kelancaran pelantikan. Sebab pelantikan ini tidak mengikuti tata cara PAW, pasalnya mereka sendiri bukan masuk jalur PAW melainkan menang gugatan. Sementara, dalam perdasus tidak mengatur tentang persoalan kasus ini. Ini salah satu kelemahannya".

Dalam Perdasus hanya diatur, mati, mundur dan tidak laksanakan tugas. Jadi untuk masalah ini, ketika sudah ada SK langsung ditindaklanjuti dengan pelantikan. Saya pikir, "Bapak Gubernur tidak akan menunda jika sudah ada SK, yang jelas, kita tetap taat hukum". Ucapnya

Roberth menambahkan "sesuai dengan putusan, yang melantik adalah Mendagri namun tergantung dari Mendagri apakah mendelegasikan Gubernur selaku Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah, jauh lebih mudah.

Surat pengusulan SK itu urusan Kesbangpol, jadi nanti kalau mau dicek progresnya dikesbang. Tugas biro hukum sudah selesai saat memberikan pendapat hukum terhadap balasan surat Mendagri. tuturnya

Berita Terkait