Pemkab Manokwari Gelontorkan Dana 67,5 Milyar di Pilkada 2020

Oleh Jams Aisoki

02 October 2019 20:10 2212 VIew

''Bupati dan KPU Manokwari gelar foto bersama usai penandatanganan peneriman dana hibah untuk Pilkada 2020''

Manokwari arfaknews - Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Dalam Nota Kesepahaman Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), telah menghibahkan Dana sebesar 67,5 Milyar  untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manokwari tahun 2020 mendatang.

Dana sebesar 67,5 Miliar ini, akan membiaya pelaksanan pilkada tahun 2020, diman dana ini akan di berikan kepada dua institusi peyelenggara dan pengawas pilkada yakni KPU dan Bawaslu

Untuk KPU Manokwari sendiri memperoleh dan Hibah sebesar  Rp 50 Miliar, sedangkan Bawaslu Manokwari memperoleh dana sebesar 17,5 Miliar.

Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, mengharapkan Dana hibah Pilkada dialokasikan dapat dipergnakan semaksimal mungkin dalam membiayai Pilkada.

Pemda berharap danah hibah diberikan ini dapat dipergunakan secara baik dalam membiayai pilkada di tahun 2020, semoga berjalan dengan lancar, kata Demas usai usai penandatanganan NPHD di Ruang Rapat Kantor Bupati Manokwari, Selasa (1/9).

Kata Demas, Total 50 Milyar diestimasikan ke KPU untuk digunakan membiaya 5 kandidat calon, berupa membiayai 5 Kandidat untuk cetak blangko dan sebagainya, akan tapi kalau misalnya kurang dari 5 kandidat tentu ada pengembaliaan.

Dilihat sebelumbnya KPU pernah mengembalikan biaya sebesar 2,5 Milyar dalam pilkada 2015. Mudah-mudahan dalam pilkada ini ada pengembalian agar bisa menutupi apa yang telah di keluarkan pemerintah daerah.

Pencairan dana dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama dalam APBD Perubahan 2019, pemda  cairkan 3 Milyar untuk KPU, sedangkan 17 Milyar akan dicairkan dalam APBD induk 2020 dan selanjutnya.

Ketua KPUD Kabupaten Manokwari, Abdul Muin Salewe menjelaskan, sesuai dengan tergetnya, Estimasi biaya diajukan pihaknya sebesar 51 Milyar namun terjadi pemangkasan anggaran sesuai kondisi keungan Daerah.

Target biaya, di usulakan sekitar 51 Milyar tapi sesuai pembahasan kita dengan pemda, dirasionalisasi pembiayaan pilkada 2020 sebeser 50 Milyar.

Dari 50 Milyar yang telah disetujui pemda, sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 54, dicairkan 3 tahap, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 50 persen dan tahap ketiga 10 persen, namun dalam perjalanannya ada edaran dari Mendagri tentang pencairan disesuaikan dengan kemampuan keungan daerah.

Melihat tahapan program dan jadwal dilakukan KPU di Tahun 2019, dibutuhkan sekitar 3 Milyar, sehingga disetujui Pemda untuk tahap pertama di APBD perubahan 2019, dicairkan 3 Milyar, sedangkan sisanya Januari 2020.

Sementara untuk dana hibah dialokasikan untuk Bawaslu sebasar 17,5 Milyar dari total Estimasi biaya diajukan oleh Bawaslu Manokwari.

Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Syors Prawar, terkait dengan penandatangan NPHD, di usulkan sekitar 23 Milar, namun ada pemangkasan sesuai dengan kemampuan Anggaran daerah. Maka sesuai kesepakatan bersama, bawaslu dialokasikan 17,5 Milyar.

Dengan anggaran yang ada, akan dimaksimalkan dilapangan dan berharap dalam pengawasan bukan berarti beban ini  ditimpahkan ke Bawaslu, tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan berkerja sama dengan bawaslu sehingga langkah-langkah awal dalak mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik sudah dilakukan sejak dini.

Anggaran hibah bersumber dari APBD akan digunakan semaksimal mungkin membiayaai pelaksanaan Pilkada, walupun ada resiko dihadapi, kata Syors sembari merincikan jika anggaran tak diserap sepunuhnya, pihaknya akan siap mengembalikan sisa penggunaan anggaran ke Pemda.

Dalam APBD perubahan 2019 nanti, akan diberikan 1 Milyar untuk pembentukan Satker Panwas Distrik, sisanya akan dicairkan di Januari 2020.

 


Berita Terkait