KPK Tertibkan Aset Papua Barat, Pejabat OPD Dilarang Bepergian

Oleh Charles Maniani

08 October 2019 07:01 902 VIew

''Suasana apel ASN di halaman kantor Gubernur Papua Barat''

Manokwari Arfaknews.com – Guna menertibkan dan meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Papua Barat menggandeng Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), selama sepekan di Manokwari melakukan penertiban sejumlah aset daerah ini.

Gubernur Papua barat Dominggus mandacan menegaskan Kehadiran KPK di Manokwari melakukan optimalisasi, untuk itu Pejabat OPD tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat tugas dan wajib mengikuti proses seluruh rangkaian dilakukan KPK hingga berakhir.

Tidak ada pejabat keluar dari tempat tugas, semau harus mengikuti rangkaian Kegiatan KPK baik pemeriksaaan Aset-aset, optimalisasi pendapatan dan pencegahan sumber daya alam, kata Dominggus. Senin, (07/10)

Gubernur mengatakan pengecekkan Aset dilakukan KPK tidak hanya kepada para ASN Aktif tetapi juga kepada Pensiunan ASN

Kendaraan yang telah dikembalikan ASN sudah parkir dengan rapih di depan halaman kantor gubernur termasuk tiga kendaraan gubernur.

Sementara belum dipastikan Kendaraan akan dikembalikan ini dapat diberikan kepada Pejabat belum memiliki Kendaraan atau di arahkan ke Lembaga-lembaga yang ada

Pihaknya belum tau soal itu, tapi akan berkordinasi lebih lanjut dengan KPK terkait hal itu, soalnya kendaraan itu cukup banyak hampir 200 lebih, sehingga membutuhkan perawatan.

Gubernur pun berterimakasih ke sejumlah OPD-OPD memiliki kendaraan lebih sudah dikembalikan, diharapkan agar para Pejabat tidak mempersulit kedatangan KPK dalam melaksanakan Tugasnya.

Berita Terkait