Manokwari Upayakan Perbaiki Sistem Peneriman Retribusi Pajak

Oleh Jams Aisoki

09 October 2019 07:01 441 VIew

'' kegiatan Solisasi Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Daerah kepada wajib pungut Pajak di Kabupaten Manokwari''

Manokwari arfaknews - Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari berupaya untuk memperbaiki sistem Penerimaan Pajak Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 100 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara online Sistem.

Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan menerangkan pemerintah Daerah sedang memperbaiki penerimaan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak Daerah, walaupun ada peningkatan pendapatan beberapa tahun terakhir.

Jika dilihat realisasi penerimaan, terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 dan 2018 dibanding tahun 2016, baik secara total maupun menurut objek pajak, penerimaan tersebut dirasa belum optimal, ucapnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Solisasi Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Daerah kepada wajib pungut Pajak, Selasa (7/10).

Diharapkan melalui Penerpan kebijakan ini dengan tujuan, mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak, meningkatkan efisiensi dalam pemungutan, meningkatkan transparansi dan akurasi data dan meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak".

Menurutnya ketidak optimalnya penyetoran pajak dan retribusi daerah disebabkan beberapa hal, diantaranya pendaftaran wajib pajak dilaksanakan melalui loket Bapenda, jumlah wajib pajak terdaftar masih belum sesuai dengan potensi reali di Lapangan serta jumlah petugas pendata belum memadai.

Saat ini pelaporan dilakukan pada loket Bapenda dan wajib pajak harus mengantri untuk melaporkan surat pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah  (SPTPD), serta banyak STPD yang tidak melaporkan tepat waktu, serta pembayaran dilakukan secara manual dan hanya dilakukan pada loket payment point Bapenda sehingga wajib pajak ingin menyetorkan pajaknya harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan.

Tenaga pemeriksa pajak masih sangat terbatas dan pengawasan baru dilakukan melalui uji potensi dilakukan secara manual dan Bapenda belum miliki juru sita, upaya penagihan baru sebatas terguran, juga terdapat wajib pajak usahanya sudah tutup namun masih miliki utang pajak.

Karena itu, Realisasi PAD masih belum optimal sehingga pihaknya menyambut baik adanya Supervisi dari KPK dengan melakukan implementasi Tax Online Sistem.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari telah menetapkan Peraturan Daerah Bupati nomor 100 tahun 2019 tentang pembayaran dan Pemungutan Pajak dan Retribusi  Daerah secara sistem online, pada tanggal 2 Oktober 2019.

Selanjutnya kita akan bekerja sama dengan instansi maupun organisasi terkait dalam optimalisasi pemungutan Pajak Daerah yakni Bank Papua dan Badan Pertanahan Nasional disupervisi oleh KPK.

Demas berharap, Kegiatan dilkaukan KPK merealisasi Pajak Daerah akan meningkat, pemerintah daerah akan bekerja dengan serius menindaklanjuti kegiatan dimaksud, harapnya.

PAD Manokwari ditegetken adanya peningkatan 15,33 Persen  dari tahun 2018, dimana tahun 2018 sebesar 42.955.755.098 Milyar Rupiah, tahun 2019 sebesar, PAD Manokwari ditergetkan  49.588.441.671 Milyar Rupiah, namun realisasi sampai dengan 30 September 2019, baru mencapai 36.492.038. 367 milyar rupiah, atau sebesar 73,6 Persen. ungkapnya.

Berita Terkait