Sekertariat DPD Golkar Diblokir, Bapilu Minta Tindak Tegas Kader Langgar Aturan

Oleh Jams Aisoki

09 October 2019 07:01 1042 VIew

''Aksi pemblokiran kantor sekertariat DPD Partai Golkar di jalan Jendral Sudirman Manokwari''

Manokwari arfaknews - Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Wilayah I Papua Barat meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Barat, untuk segera menindak tegas kader Golkar dinilai telah melanggar AD/RT dan mekanisme kepartaian.

Dalam waktu Dekat, akan dilakukan pleno penetapan usulan ketua DPR PB, Hal ini akan terhambat jika Kantor masih tetap dipalang.sehingga harus dilihat secara objektif.

Diminta kepada DPD Provinsi, maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menindas tegas kader telah melakukan pemalangan atau pemblokiran terhadap fasilitas Partai.

Dalam AD/RT Partai jelas, siapapun melakukan tindakan melanggar AD/RT atau melawan mekanisme partai harus ditindak tegas, kata Wakil Sekretaris Bapilu Papua Barat, Lameck Dowansiba via telepon, Rabu (9/10).

Menurutnya, Tindakan ini menghambat kerja Partai. Seherusnya bersangkutan sudah dikenakan SP1 sebab menentang keputusan Partai.

Penetapan Norman Tambunan oleh DPP dinilai layak sebab telah memiliki kriteria diminta DPP. Jelasnya.

Kerena itu,diharapkan masalah ini harus ditempuh dengan cara elegan, tidak boleh ditempuh dengan cara pemalangan Kantor, sebab dapat menghambat kinerja Partai. Ujarnya

Selain itu, Bupati Manokwari diminta segera menindak lanjuti usulan SK penetapan wakil ketua I DPRD sehingga dilaksanakan acara pelantikan.

Diharapkan pemerintah daerah Manokwari dalam hal ini, Bupati segera memproses ke Pemerintah Provinsi usulan wakil ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, sehingga segera dilantik.

Nanti proses gugat menggugat itu dari belakang, Tetapi proses pelantikan harus dipercepat agar tidak menghambat kinerja pemerintah maupun DPRD dalam melayani maayarakat.

Hingga kini, Rabu (9/10), Aktivitas kesekretariatan DPD Golkar Provinsi belum berjalan Normal kembali sejak dipalang pada 26 september 2019 lalu.

Salah satu Masa pendukung Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, memprotes kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parta Golongan Karya (Golkar) atas pengusulan Norman Tambunan sebagai wakil ketua I DPRD Kabupaten Manokwari.

Berita Terkait