Kapolres Manokwari di Praperadilankan Kuasa Hukum Tersangka GWB

Oleh Jams Aisoki

11 October 2019 07:01 1055 VIew

''Kuasa hukum tersangka GWB, Metusalak Awom''

Manokwari arfakanews - Dinilai Melanggar Prosedur Tetap (Protap) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Kapolres Manokwari DipraperadilKan Tim Advokat Pembela Kemanusiaan dan Penegakan Hukum di Papua.

Gugatan tersebut dilayakan ke Pengadilan Negeri Manokwari, atas tindakan Penangkan terhadap Tersangka Kasus Pembakaran Bendera Merah Putih terjadi di jalan Trikora depan depot Pertamina Wosi Manokwari 19 Agustus 2019 lalu.

Surat Permohanan Praperadilan diajukan Tim Kuasa Hukum tersangka GWB, bernomor 02/Pen.Prap/2019/PN.Mnk tertanggal 8 Oktober 2019 terhadap Termohon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kapala Kepolisian Daerah Papua Barat, Cq Kepala Kepolisian Resort Manokwari.

Wakil Ketua Tim Kuasa Hukum GWB, Metusalak Awom menerangkan, pengajuaan Surat Praperadilan dilayangkan pihaknya untuk mengontrol kinerja aparat kepolisian dinilai tidak sesuai dengan Protap KUHAP.

Kami melihat selama dilakukan Pemeriksaan BAP, hingga kini sudah tiga kali pemeriksaan BAP, ada indikasi kuat, aparat berupaya mengkriminalkan GWB. Karena itu kami ajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Manokwari".

Dalam Penetapan GWB sebagai tersangka tidak melalui Prosedur yang benar sesuai Peraturan perundang-undangan, dimana terjadi penyitaan barang milik tersangka.

Dalam memproses sebuah masalah, Polisi seharusnya mengedepankan tahapan sesuai dengan mekanisme, Sebab bukan Kemanusiaannya dihukum, tetapi perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan penyidik, dianggapnya menyalahi atuaran, sehingga selaku kuasa hukum dari tersangka akan melakukan Praperadilan untuk menuntut Penyidik agar kembali ke Prosedur yang benar, Metusalak, Rabu (9/10).

Dijelaskan, sebelum aparat penagak Hukum melakukan penangkapan kepada terduga, seharusnya melayangkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan.

Namun, dalam kasus GWB tahap tersebut tidak dilakukan penyidik, sehingga pihaknya melakukan praperadilan guna menuntut sebagai alat kontrol bagi penyidik, Karena tindakan ini tidak sesuai dengan KUHAP pasal 21 -27 dan pasal 77 tentang Prosedur penetapan seseorang sebagai Tersangka.

Berdasarkan Putusan MK nomor 21 Tahun 2014 tentang penetapan tersangka menjadi ranah untuk diselesaikan melalui jalan praperadilan. ungkapnya.

Prapradilan ini sudah ddaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari, serta panggilan sudah dilayangkan ke Kapolres Manokwari. Sedangkan Proses Praperadilan akan dilakukan Jumat 9 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Manokwari.

Diharapkan Hakim Praperadilan harus lebih objektif dalam melihat masalah ini, agar penyidik atau penegak hukum menghormati aturan hukum yang berlaku. ungkapnya.

Berita Terkait