Ketua DPD PDI-P Papua Barat, Bakal Turun Tangan Melerai Kisruh di PDI-P Pagaf

Oleh Jams Aisoki

01 November 2019 07:01 740 VIew

''Ketua DPD PDI-P Papua Barat, Demas Paulus Mandacan''

Manokwari arfaknews - Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Partai PDI- Papua Barat, Demas Paulus Mandacan angkat suara dan turun ntangan untuk melarai permasalah dalam internal partai PDI-P di Kabupaten Pegungan Arfak.

Selaku Ketua DPD PDI-P Papua Barat, akan tetatp mengacu pada peraturan Partai Nomor 07 tahun 2019 merupakan hasil keputusan dari Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PDI Perjuangan tahun 2019, dimana ditentukan syarat menjadi pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dijelaslan, syarat tersebut diantarannya, Pertama menjadi anggota Partai minimal 5 tahun, tidak pernah dicalonkan partai lain di pemilu 2014, sudah pernah jadi anggota DPRD. apabila Struktur Partai seperti Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) terpilih menjadi anggota DPRD maka secara otomatis menduduki unsur pimpinan DPRD Dan suara terbanyak apabila Ketua, Sekretaris dan Bendahara semua terpilih menjadi DPRD, maka dihitung jumlah suara terbanyak atau semua anggota baru terpilih adalah anggota baru maka dapat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Demas menegaskan suara terbanyak bukan jaminan utk menjadi pimpinan DPRD, tapi berdasarkan syarat lain telah ditetapkan dalam Peraturan Partai Nomor 07 tahun 2019" Ucap Demas dalam realisnya diterima, Selasa (29/10).

Menurutnya, jika berpatokan pada suara terbanyak, salah satu kader partai di DPD PDI Papua Barat harus juga ditetapkan sebagai sebagai unsur pimpinan, namun tidak demikian.

Bicara suara terbanyak, maka harusnya Irma Purnamasari telah miliki 9.003 Suara jauh melebihi Anggota DPR PB asal PDI Perjuangan namun tidak masuk dalam unsur pimpinan, sebab baru dua tahun menjadi kader dan belum pernah menjadi Anggota DPR-PB, juga tidak masuk dalam kategori Ketua, Sekretaris atau Bendahara Partai" jelasnya

Jadi untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak tetap mengacu pada Peraturan Partai Nomor 07 tahun 2019, jadi antara 2 anggota DPRD dari PDI Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak siapa yg memenuhi kriteria/syarat2 tersebut yg bisa dapat pimpinan.

Ditambahkan, siapapun yang ditetapkan DPP PDI Perjuangan untuk menjadi pimpinan harus memberikan dukungan. PDI-P  merupakan partai tegas jika ada pengurus atau anggota melakukan tindakan melawan Keputusan DPP Partai, maka konsekuensinya adalah dikeluarkan dari Struktur dan bila dia anggota DPRD maka keanggotaan bisa dicabut dan Pergantian Antar Waktu (PAW) berhubung karena masalah ini sudah sampai DPP untuk itu,meminta pada semua Kader Partai baik struktur Partai dan anggota DPRD dari PDI Perjuangan supaya menerima Keputusan DPP untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, harapnya,

Sebelumnya, Dua kader PDI-P, Oni Nuham dari Dapil II dan Yustus Towansiba dari Dapil I sempat kisruh soal kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak.

Berita Terkait