Pemda Manokwari Diminta, Perhatikan Warga Terkena Dampak Perluasan Bandara Rendani

Oleh Jams Aisoki

02 November 2019 07:01 365 VIew

''Tokoh Masyarakat arfak, Daud Indou''

Pemda Manokwari Diminta, Perhatikan Warga Terkena Dampak Perluasan Bandara Rendani

Manokwari arfaknews – Demi percepatan pembangunan perluasan landasan pacu Bandara Rendani, meminta pemerintah memperhatikan warga terkena dampak dari perluasan perpanjangan Bandara, sehingga dampak sosial masyarakat ekonomi lemah diperhatikan.

Sementara salah satu tokoh masyarakat Arfak, Daud Indou menilai pernyataan dilontarkan pemerintah daerah dadalm beberpa waktu dirasanya keliriu keliru, pasalnya dirinya tak pernah melakukan pertemuan dengan tim pemda untuk meminta harga tanah, bahkan bertatap muka dengan Bupati Manokwari terkait masalah harga tanah.

Dikatakan selama ini, dirinya tidak pernah bertemu dengan tim pemda untuk meminta harga tanah, Mulai pemerintah melakukan ganti rugi di Kantor Bupati tiodak pernah hadir, Ucapnya Jumat (01/11).

Dirinya menampik apa yang dilontarkan Pemerintah daerah, jika pemerintah daerah Manokwari berniat selesaikan masalah maka seharusnya memanggil warga menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan persoalan lewat media, tegasnya

selaku tokoh arfak, tidak pernah menghalangi perpanjangan Bandara, serta tidak pernah meminta harga tanah, namun di inginkan memperhatikan cost sosial dari masyarakat terkena dampak terutama masyarakat ekonomi lemah.

Sementara Pemerintah Manokwari telah dua kali melakukan pembesan lahan (kompensasi) pada tahun 2018 dan 2019 kepada warga terkena dampak perluasan runway Bandara Rendani Manokwari.

Bupati Manokwari, Demas Paaulus Mandacan, mengatakan pemerintah daerah telah dua kali membayar ganti rugi perpanjangan Bandara Rendani. Tahap  pertama sebesar 24,2 Miliar, bersumber dari pemprov sebesar 20 Milyar dan pemkab manokwari 10 Milyar dari Kabupaten.

Sedangkan di Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengganggarkan 20 milyar, terserap 19,8 milyar. Diperkirakan sekitar 24 milyar lagi untuk sisanya” Tutur Bupati dalam sebuah rapat kordinasi digelar Gubernur Papua Barat disalah satu hotel di Manokwari, Kamis (31/10).

Dalam Rapat itu, Demas meminta Gubernur Papua Barat, untuk berkomunikasi dengan salah satu warga pemilik hak ulayat, sedangkan Warga lainnya sudah tidak ada masalah, tapi salah satu pemilik hak ulayat punya permintaan melebihi dari apa yang sudah dihitung oleh NJOP.

Kalau dibayar akan menjadi temuan, sebab pihak NJOP independen, pemda tidak mungkin mengintervensi mereka, pemerintah memberikan keleluasan kepada mereka untuk menghitung dan nilainya sudah ada ditawarkan ke warga, tapi mereka tidak mau, justru mereka minta lebih, untuk itu minta Gubernur, agar bisa untuk menghubungi warga  agar perlusan bandara segera di bangun.

 

Berita Terkait