Warinusi Pertanyakan Revisi UU Otsus Masuk Prolegnas

Oleh Charles Maniani

08 December 2019 14:08 659 VIew

''Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinusi''

Manokwari Arfaknes.com- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinusi mempertanyakan masuknya revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Padahal tidak diketahui siapa yang mengusulkan RUU tersebut hingga sampai ke DPR RI.

Menurut Warinusi, lolosnya RUU ini ke dalam prolegnas, tidak sesuai dengan pasal 77 UU 21 tahun2001,  tentang Otonomi Khusus. “Di dalam pasal 77 disebutkan, perubahan undang-undang ini diajukan rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah,” ujar Warinusi belum lama ini.  

Warinusi juga mempertanyakan, siapa yang mengusulkan perubahan tersebut. Selain itu, apakah lembaga seperti  MRP dan DPRP maupun MRPB dan DPR PB mengetahui pengusulan ini. “Apakah pernah disosialisasikan kepada rakyat di Papua dan Papua Barat?  Apakah pernah dilakukan konsultasi publik untuk mengumpulkan aspirasi rakyat,” tanya Warinusi. 

LP3BH, lanjut Warinusi, mendesak mendesak MRP, MRPB, DPRP dan DPR PB segera bersikap. Meminta Pemerintah Pusat serta DPR RI menunda atau mengeluarkan RUU Otsus Papua dan Papua Barat tersebut dari Prolegnas untuk dibuat kajian ilmiah.  "Ini penting. Seharusnya pemerintah pusat menghargai hak politik rakyat Papua seperti dalam UU RI No. 21 Tahun 2001,” kata Warinusi. 

Dikutip dari sejumlah laman berita nasional, akhir pekan lalu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah, telah menyepakati 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas anggota dewan periode 2019-2024. Dari 50 RUU yang disetujui itu, termasuk di dalamnya RUU Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. RUU lainnya adalah sejumlah rancangan kontroversial yang sebelumnya ditunda pembahasannya. Di antaranya RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KHUP serta sejumlah rancangan lainnya. 


Berita Terkait