Warinussy : Pemberhentian Maksi Ahoren Kewenangan Gubernur

Oleh James Aisoki

16 January 2020 11:09 667 VIew

''Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat, Yan Ch. Warinussy''

MANOKWARI, Arfaknews.com- Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat, Yan Ch. Warinussy menilai pemberhentian Ketua MRP, Maksi Ahoren sudahh tepat. Apalagi pemberhentian dan pengangkatan Panitia Seleksi Anggota DPR PB Fraksi Otsus merupakan kewenangan gubernur.

Menurut Warinussy, dalam UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, MRP berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan. Sehingga ketua MRP adalah pejabat negara. Jadi sudah seharusnya, perwakilan adat dalam panitia seleksi benar-benar mendapat rekomendasi dari masyarakat.

"Pemberhentikan saudara Maksi sebagai pansel sudah tepat. Karena itu kewenangan gubernur,"  kata Warinussy belum lama ini.

Sesuai Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, lanjut Warinussy, panitia seleksi terdiri dari akademisi yang proses penunjukkannya dilakukan melalui rapat DPR PB. Kemudian keterwakilan wartawan yang diputuskan melalui mekanisme PWI serta dari kejaksaan yang mandatnya dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Untuk perwakilan pemerintah, ditunjuk langsung oleh gubernur. “Sedangkkan 1 orang dari Masyarakat Adat, ditunjuk MRP melalui rapat internal MRP,” kata Warinussy.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat telah memutuskan memberhentikan salah satu anggota tim seleksi DPR PB Fraksi Otsus, Maksi Ahoren. Ketua MRP itu diberhentikan menyusul munculnya polemik penunjukan dirinya sebagai anggota tim seleksi.

MRP sendiri hingga kini belum memutuskan apakah akan mengikuti putusan gubernur ataukah tetap pada keputusannya mengusung Maksi Ahoren dalam panitia seleksi.


Berita Terkait