Ombudsman Minta Pemprov Papua Barat Buat Perda dan Pergub Pengusaha Lokal

Oleh James Aisoki

17 February 2020 06:05 350 VIew

''Coffe Mourning Ombusman Perwakilan Papua Barat bersama Pengusaha Lokal Papua''

Manokwari arfaknews – Kegiatan pembahasan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Di Propinsi Papua dan Papua Barat, digelar coffe Morning ombusman bersama Pengusaha lokal Papua sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari Perpres nomor 17 Tahun 2019,

Kepala Ombudsman Papua Barat, Musa Sombuk, Jumat (14/2/2020), dalam menjalankan Perpres Nomor 17 Tahun 2019, Pemerintah perlu menerbitkan peraturan turunan untuk menjalankan Perpres tersebut dalam lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat, agar OPD menegetahui aturan main dalam menjalankan Perpres nomor 17 Tahun 2019,

Dilihatnya selama ini, banyak pengusaha Lokal Papua masih ,elakukan aksi pemalangan Kantor, Demo dan praktik-praktik manipulatif dalam hal untuk pemberdayaan pengusaha lokal, untuk tidak terulang di tahun ini, pemerintah Provinsi Papua Barat harus pula membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengusaha lokal sebagai langkah solutif, sambil dipikirkan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan Pengusaha lokal.

Jika pemerintah tidak buatkan Pergub, maka berpontensi Pimpinan OPD dapat mengambil inisiatif yang tidak sesuai dengan amanat Perpres dalam memberdayakan Pengusaha lokal, ungkapnya.

Diharapkan, Gubernur untuk segera membuat Pergub atau Perda, sehingga lebih fokus dalam keberpihakan ke pengusaha lokal Papua, sehingga ada pembinaan efektif bagi para pengusaha lokal.

Kedepannya akan dilakukan pengawasan terhadap pengelolahan pekat-pekat pekerjaan tiap OPD teknis, guna mengurangi praktek-praktek KKN. Jelasnya.


Berita Terkait