LP3BH Minta Jokowi Dirikan Pengadilan HAM di Papua

Oleh James Aisoki

17 February 2020 07:03 361 VIew

''Dirut Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch.Warinussy''

Manokwari arfaknews - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, meminta Presiden Joko Widodo agar mendirikan Pengadilan HAM di Papua guna menyelesaikan berbagai persoalan HAM di tanah Papua.

Dirinya memberi apresiasi dan penghormatan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menetapkan peristiwa Lapangan Karel Gobay, Enarotali-Kabupaten Paniai, Provinsi Papua 7-8 Desember 2014 sebagai Pelanggaran HAM Berat kata Yan Ch. Warinussy melalui Realis, Senin (17/2/2020).

Menurutnya tindakan dilakukan komnas HAM sesuai amanat Pasal 7 huruf b dab Pasal 9 UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, meskipun harus menunggu sekitar 5 (lima) tahun, akan tetapi paling tidak rasa keadilan dan kesempatan bagi keluarga korban untuk memperoleh kepastian hukum sedikit terbuka di Negara Hukum ini.

Sesuai amanat Pasal 45 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, saya mendesak DPR Papua dan MRP Papua serta DPT Papua Barat dan MRP Papua Barat untuk mengajukan permintaan resmi ke Presiden Republik Indonesia agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM di Jayapura-Provinsi Papua". Pinta Pembala HAM.

Berdirinya Pengadilan HAM di Jayapura-Papua nantinya diharapkan dapat segera mendesak dibawanya perkara berkategori Pelanggaran HAM Berat seperti kasus Wasior 2001, Wamena 2003 dan Enarotali-Paniai 2014 guna diadili sesuai mekanisme hukum berlaku.


Berita Terkait