Tahun 2020, Pemerintah Sudah Mereformasi Birokrasi Termasuk di Papua Barat

Oleh James Aisoki

22 February 2020 03:08 1623 VIew

''Menpan RI ketika memberikan kuliah umum di Manokwari, Papua Barat''

Manokwari arfaknews – Kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, ke Manokwari, Papua Barat, Jumat (21/02/2020) mengatakan tahun ini pemerintah konsen mereformasi sistem birokrasi di Indonesia.

Komitmen Presiden merombak sistem birokrasi di Indonesia dengan menghapus jabatan administrasi esalan III, IV dan V diganti dengan jabatan fungsional, Hanya ada esalon I dan II agar mempercepat Pelayanan sehingga apa dibuat birokrasi cepat dirasakan manfaat dan outputnya di masyarakat.

4,2 juta ASN di Indonesia, 70 persen berada di daerah dan 1,6 juta adalah tenaga administrasi ingin di pangkas, stop mencari lagi tenaga administrasi, Harus dialihkan ke tenaga Fungsional. Ungkap MenPAN RB saat memberikan Kuliah Umum Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia digelar di salah satu Hotel di Manokwari.

Dijelaskan tujuan reformasi birokrasi adalah pertama penyederhanaan birokrasi, kedua birokrasi lebih dinamis dalam percepatkan sistem kerja, ketiga fokus pada perkerjaan fungsional. Keempat, mendorong efektivitas dan efisiensi ASN lebih optimal dan dalam rangka mewujudkan profesionalisme ASN.

Jangan Gubernur turunkan perintah ke Sekda, sekda perintahkan esalon II, esalon II perintahkan esalon III dan IV. Perintah naik kembali lewat esalon II ke Sekda, menunggu lagi, sekda harus panggil biro hukum untuk paraf, balik ke Wakil Gubernur baru balik ke Gubernur, terangnaya.

Rekstrurisasai komposisi ASN, tujuanya agar struktur ASN benar-benar didominasi oleh jabatan fungsional ketimbang jabatan administrasi esalon III dan IV, sehingga memperpendek layanan birokrasi agar layanannya cepat dirasakan masyarakat. Jelasnya.

Mantan Mendagri ini menjelaskan, perubahan reformasi ini tidak akan merubah pendapatan, malah dialihkan ke jabatan fungsional dapat meningkatkan pendapatan. Sedang didiskusikan dengan mentri keuangan, kalau ada jabatan fungsional tugasnya lebih banyak, maka tunjanganya harus disesuaikan dengan keahliannya.

Sesua arahan Presiden RI, dalam tempo satu tahun ini sudah selesai, jajaran kementerian dalam tempo setengah tahun ini sudah selesai.

Kementerian keuangan sudah mendahului. Kementerian BUMN, harus dipangkas dari 7 orang esalon I menjadi 4, KemenPAN-RB telah memangkas 144 pejabat struktural menjadi 3, sedangkan 141 lainnya dialihkan ke jabatan fungsional, diharapkan ditingkat daerah juga sama, tandasnya.


Berita Terkait