Solidaritas Masyarakat Mpur, Tolak Usulan Anggota DPR fraksi Otsus Perwakilan Tambrauw

Oleh James Aisoki

26 February 2020 22:03 225 VIew

''Aksi protes dilayangkan Solidaritas Masyarakat Mpur''

 

Solidaritas Masyarakat Mpur, Tolak Usulan Anggota DPR fraksi Otsus Perwakilan Tambrauw

Tambrauw arfaknews - Massa tergabung dalam Forum Solidaritas Masyarakat Mpur Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, Senin (24/2/2020), mendatangi Kantor Kesbangpol PB untuk meminta agar Kesbangpol melakukan peninjauan kembali terkait usulan anggota DPR Fraksi Outsus, sebab dinilai cacat secara administrasi karena bukan berasal dari perwakilan suku di Tambrauw. 

Koordinator Solidaritas Masyarakat Suku Mpur Kabupaten Tambrauw,Papau Barat, Hans Leonard Bonepay, mengatakan   solidaritas masyarakat Mpur Kabupaten Tambrauw merasa di Dzolimi (perlakuan tidak adil) terkait putusan tim penjaringan (Panja) Kab Tambrauw, memasukan nama Paul Baru sebagai salah satu anggota DPR fraksi Otsus perwakilan Tambrauw.

Kami merasa Terdzolimi dengan tidak masuknya perwakilan dari masyarakat suku Mpur saudara Otto Ajoi, menurutnya rekrutmen anggota legislatif jalur Otsus di Papua Barat periode 2020-2025 harus mengakomodir keterwakilan masyarakat suku Mpur, Karena itu pihaknya menolak Paul Baru sebagai utusan perwakilan lima suku yang ada di Tambrauw masuk dalam seleksi anggota DPR Otsus.

Dikatakan Usulan anggota DPR Farkasi Outsus harusnya masuk melalui wilayah A3, yakni Aifat, Ayamaru dan Aitinyo di Maybrat bukan dari Tambrauw," terangnya. 

Di sisi lain, Kepala Badan Kesbangpol PB, Baesara Wael,  menegaskan apa yang disampaikan massa diterima dan akan menjadi masukan bagi pansel dalam membuat keputusan.

 Nama yang masuk dari wilyah Tambrauw itu  dua oranag, jika ada yang protes dan tidak terima itu wajar Karena alokasi kuotanya memang terbatas, terangnya. 

Disinggung terkait usulan peninjaun kembali nama yang telah diserahkan ke pansel tingkat provinsi, menurutnya tidak ada di dalam Perdasus pengangkatan DPR Fraksi Otsus. 

Dalam Perdasus tidak ada mekanisme peninjaun kembali sehingga proses tetap jalan, Pungkasnya.


Berita Terkait