Pengusaha Lokal Bakal Bentuk Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa di Papua Barat

Oleh James Aisoki

26 February 2020 22:04 303 VIew

'' Asosiasi Kontraktor Papua (Askop) Papua Barat''

Manokwari arfaknews - Gabungan Asosiasi Pengusaha Papua di Papua Barat bakal membentuk Badan Independent pengawas Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sekretaris Asosiasi Kontraktor Papua (Askop) Papua Barat, Ever Wanma,  Rabu (26/2/2020).menjelaskan usai bertemu dengan Wakil Menteri PUPR, Jhon Wempi Wetipo dalam kunjungan kerjanya ke Manokwari 10 Februari 2020, dimana pengusaha lokal diminta menggelar Workshop dan membentuk Badan Independent Pengawas Perpres nomor 17 Tahun 2019.

Perpres nomor 17 Tahun 2019, jelas menyebutkan paket penunjukan langsung pengusaha lokal dibawa dua Milyar, Namun dalam realisasinya sejak ditetapkan, hingga kini belum memberikan dampak signifikan bagi pemberdayaan Pengusaha poengusaha lokal Papua di Papua Barat.

Ever menjelaskan, tujuan dibentuk Badan Independent sebagai pengawas  agar mengawasi Implementasi Perpres Nomor 17 Tahun 2019 di Papua Barat, baik tingkat Balai, maupun di tingkat Lintas OPD Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga paket PL tidak salah sasaran. jelasnya

Senada, Pendiri Asosiasi Papua Nusantara (Parnas), Jack Wanggai menambahkan amanat Otsus nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberdayaan, Keberpihakan dan perlindungan bagi OAP belum teralisasi secara optimal. Terutama dibidang Kontraktior dan Pengusaha Papua, karena itu melalui workshop diperlukan suatu pendekatan baru dalam memberdayakan pengusaha Papua di Provinsi Papua Barat.

Berharap diawal maret mendatang sudah dibentuk Badan Independent, dalam workshop bakal melibatkan OPD, pakar Hukum, akademisi dan pengusaha lokal, sehingga dapat melahirkan pikiran konstruktif serta sebuah usulan regulasi untuk pemberdayaan pengusaha Papua di Papua Barat.

Menurutnya, diperlukan suatu kebijakan ril berupa regulasi baik Perdasus, perdasi ataupun Peraturan Gubernur, agar dapat menjabarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019, pasalnya dalam perpres tersebut tidak dijabarkan sistem perencanaan sehingga masih menjadi kelamahan dalam implementasinya ke pemerintah daerah.

Dari data terhimpun dalam badan Kordinatif Pengusaha lokal, terdata 30 Asosiasi di Papua Barat, diharap dalam anggaran Induk 2020, Pengusaha Papua bisa mendapat afirmasi dalam paket Penunjukan Langsung sesuai amanat Perpres nomor 17 Tahun 2019.

Bagian ini harus dipahami OPD dan Pengusaha luar, bahwa Paket penunjukan Langsung (PL) kepada pengusaha lokal wajib direalisasikan, sehingga tidak menjadi masalah menghambat pembangunan di Daerah dan jangan terjadi ketidakharmonisan, harapnya.


Berita Terkait