Merasa Dirugikan, Tokoh Perempuan Sorong Selatan Bakal Gugat Panja

Oleh James Aisoki

10 March 2020 15:10 502 VIew

''Dewan Pengurus Perempuan Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Sarce Ferdinanda Saflesa''

Manokwari arfaknews - Tokoh Perempuan Kabupaten Sorong Selatan bakal menggugat SK panitia Penjaringan (Panja) lantaran tidak mengorbankan suara perempuan dalam kuota Calon DPR PB jalur otsus  periode 2019-2020 dari Kabupaten Sorong Selatan.

Dewan Pengurus Perempuan Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Sarce Ferdinanda Saflesa meminta Kesbangpol untuk meninjau kembali SK Panitia Penjaringan (Panja) Kabupaten Sorong Selatan lantaran tidak mengakomodir suara Perempuan.

Melalui Rekomendasi, meminta agar segera mengakomodir calon perempuan untuk mengikuti Seleksi ditingkat Provinsi, tegasnya.

Sementara, Yokbeth Konjol menegaskan pihaknya merasa dirugikan atas tindakan sepihak dari Panja mengeluarkan dirinya dari SK tanpa disertai alasan jelas.

Pihaknya akan mengajukan Gugatan ke Panitia Penjaringan Kabupaten Sorong Selatan". kata Yokbeth, Senin (9/3/2020). menjelaskan dalam SK Panja diusulkan ke Kesbangpol 9 Januari 2020 menetapkan Yokbeth Konjol, Yonadab Trogea, George Dedaida dan Simson Sremere.

Namun setalah Kesbangpol minta agar Panja mengusulkan  sesuai jumlah kuota, maka Panja mengeluarkan namanya dari SK tanpa disertai bukti alasan jelas.

Dikatakan dirinya bukan anggota Partai Politik bahkan Partai seperti diisukan, bahkan Partai Demokrat sendiri telah mengklarifikasi secara terbuka dipublik bahwa dirinya bukan kader partai demokrat, ujarnya

Semua persyaratan diminta telah terpenuhi, rekomendasi Dewan Adat Suku, LMA, perempuan Tehit bahkan rekomendasi Bupati dan sesuai syarat domisili, berkartu tanda penduduk Kabupaten Sorong Selatan. Namun Panja mengeluarkannya dari SK tanpa menyertai bukti alasan secara jelas dan transparan.

Atas tindakan ketidaktrasparan itulah yang diggugatnya ke Pansel, Selain itu meminta agar Kesbangpol meninjau kembali nama-nama diajukan bahwasanya suara perempuan harus diperhatikan, pasalnya dalam perdasus nomor 4 tahun 2019, wajib mengakomodir 30 persen suara perempuan, kecuali tidak ada perempuan ikut mendaftar, jelasnya.


Berita Terkait