Masuk Dalam KIK, Teluk Bintuni Diprediksi Bakal Kantongi 11 Triliun Tiap Tahun

Oleh James Aisoki

12 March 2020 05:05 486 VIew

''Peninjauan lokasi untuk dijadikan KIK di Teluk Bintuni''

Teluk Bintuni arfaknews - Pasca ditetapkannya Teluk Bintuni sebagai Kawasan Industri Khusus (KIK) telah menarik banyak investor dari Nasional bahkan manca negara bakal berinvestasi triliunan Rupiah per Tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi dalam  keterangan resmi, menjelaskan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dimiliki Teluk Bintuni sangat mendukung adanya industri petrokimia, pengembangan industri methanol dan turunannya, serta amoniak dan turunannya merupakan salah satu industri strategis di Papua.

Teluk Bintuni masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Teluk Bintuni diprediksi akan menyerap investasi sebesar US$ 800 juta atau Rp11,28 triliun (kurs Rp14.100), ungkapnya Selasa (10/03/2020).

Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiuw menyatakan komitmennya ikut melakukan kontribusi dalam rangka menyukseskan, serta telah melakukan perencanaan panjang sebagai bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Penandatanganan kesepakatan untuk alokasi 50 hektar lahan pertama dibutuhkan dari 200 hektar telah dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari komitmen bersama ini. Sebagai tindak lanjut dari investasi industri dengan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Kasihiw berkomitmen akan menindak lanjut investasi industri  dengan melakukan pembicaraan dengan masyarakat adat perihal manfaat dari ditetapkannya Teluk Bintuni sebagai KIK serta pengelolaan hasil ke depannya, untuk itu Masyarakat adat harus dihargai negara, sebab masyarakat adat merupakan bagian dari modal pembangunan, jelasnya.

Mengenai pengelolaan hasil dari industri berinvestasi di Teluk Bintuni pasca ditetapkannya sebagai Kawasan Industri Khusus, Petrus Kasihiw akan berkomunikasi dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Penggunaan dan pengelolaan DBH migas berkelanjutan dan mendatangkan manfaat berkesinambungan diperlukan agar transparan dan memberikan manfaat langsung secara terus menerus bagi masyarakat Teluk Bintuni dari Dana Bagi Hasil (DBH) hasil migas yang diatur di dalam Perda Khusus.

Pengelolaan DBH oleh LMA akan diatur lebih lanjut oleh Raperda, ada dana abadi dan dana pasca abadi dan manfaat yang berkesinambungan jika nantinya industri hilang dari Bintuni, ujarnya.


Berita Terkait