Dipengujung Otsus, JDP Desak Presiden Gelar Dialog Penyelesaian Soal Papua

Oleh Redaksi

28 June 2020 14:07 236 VIew

''Deputy Kordinator JDP Papua Barat, Yan Christian Warinussy''

Manokwari, arfaknews - Deputy Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) di Provinsi Papua Barat, mendesak Pemerintah pusat menggelar Dialog Jakarta - Papua guna menyikapi Soroton internasional terhadap berbagai masalah di Tanah Papua.

"Saya mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo segera menyiapkan penyelenggaraan Dialog Jakarta-Papua, menyikapi aspirasi politik rakyat Papua telah mendunia dan turut berpengaruh terhadap situasi politik nasional Indonesia," ucap Yan Christian Warinussy, melalui realis diterima media ini, Minggu (28/6/2020).

Warinussy menerangkan, Aspirasi rakyat Papua tidak lain meminta diberikannya kesempatan yang adil bagi mereka untuk menentukan nasib sendiri. "Hal ini pun tidaklah berlebihan, karena di dalam preambule (pembukaan) dari konstitusi negara yaitu UUD 1945 jelas diakui adanya hak segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan",ujarnya

Menurutnya, desakan aspirasi itu telah terkuak sejak bertemunya Tim 100 wakil rakyat Papua pada Februari 1999 dengan Presiden RI Prof,DR.Ir.Bachruddin Jusuf Habibie dan jajaran pemerintahanya di Istana Negara saat itu. Selanjutnya, penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua tahun 1999 serta Kongres Rakyat Papua II Tahun 2000 terkuat aspirasi tersebut dan strategi perjuangannya melalui jalan damai, yaitu dialog. Sehingga dalam menyikapi aspirasi, solusinya melalui Dialog Damai dengan Rakyat Papua, jelasnya.

Advokat Senior di Papua ini menyarankan, caranya untuk menyelesaikan masalah Papua adalah, memberi ruang politik dan waktu serta menerima kehadiran wakil-wakil rakyat Papua di dalam dan di luar negeri untuk berdialog dengan Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia.

Selain itu, Warinussy menambahkan, sepeninggal almarhum Pater DR. Neles Tebay wafat, maka saatnya Presiden menunjuk minimal 1 (satu) hingga 2 (dua) orang sebagai tokoh kunci Dialog Jakarta-Papua untuk memulai tugas menjajaki dilaksanakannnya dialog damai tersebut. Kedua tokoh dapat diambil dari luar pemerintahan Presiden saat ini, tapi merupakan tokoh yang bisa berkomunikasi secara bersahabat tanpa tendensi politik apapun dengan semua elemen politik rakyat Papua serta Pemerintah Indonesia. Termasuk dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Tanah Papua, baik TNI, Polri maupun TPN Papua Barat dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) serta kelompok resisten lainnya.

Kiranya Presiden Jokowi dapat memulai langkah awal menuju penyelesaian persoalan Papua secara damai melalui penunjukkan tokoh kunci Dialog Papua-Jakarta tersebut sejak sekarang ini, pintanya.


Berita Terkait