Ketua Harian KONI Kritisi Beberapa Pengprov Cabor Di Papua Barat

Oleh Redaksi

04 July 2020 13:12 2125 VIew

''Ketua Harian KONI Papua Barat, Daud Indouw''

Manokwari, arfaknews - Ketua Harian KONI Papua Barat menyayangkan sikap beberapa atlit yang melakukan aksi pengrusakan fasilitas Kantor KONI Papua Barat, pada 30 Juni 2020, menuntut hak mereka yang belum sempat dibayarkan.

Saya harapkan dukungan Pengprov dalam memberikan pemahaman kepada para atlit. Saya harap pengprov tidak memprovokasi para atlitnya melainkan memberi pemahaman terkait keterlambatan pembayaran hak mereka.

"Bukan atlit saja yang menuntut haknya, Staf KONI juga haknya belum dibayarkan. Saya harap Pengprov beri pemahaman yang baik kepada para atlit. Bina fisik dan mental mereka agar mereka tidak mengkonsumsi minuman keras," ucap Ketua Harian KONI, Daud Indouw, Sabtu (4/7/2020).

Daud menjelaskan, mewabahnya pandemi Covid 19 berdampak pada pemangkasan anggaran termasuk terjadi keterlambatan pencairan anggaran. Keterlambatan itu dipengaruhi oleh Laporan Pertanggung Jawaban anggaran dari beberapa Pengprov termasuk perubahan Rencana Kerja Anggaran KONI Papua Barat.

Kita beberapa kali revisi Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA pertama kita ajukan sekitar 100 Milyar persiapan PON, namun terjadi pengurangan hingga mentok 80 Milyar. Setalah diajukan, anggaran tidak tersedia, dipangkas lagi karena pelaksanaan PON ditunda hingga Oktober 2021 mendatang.

 Anggaran diajukan, difokuskan untuk peralatan dan Treaning Center (TC). "Kami masih menunggu pencairan anggaran. Kalau sudah cair, pasti akan diplenokan bersama Pengprov," jelasnya.

Disisi lain, Daud mengharapkan kerja sama dari Pengurus Pengprov dalam menyelesaikan Laporan pertanggung jawaban anggaran. "Sampai saat ini beberapa Pengprov belum masukan laporan pertanggung Jawabannya Anggaran.

Saya minta pengprov tidak ngotot minta uang tapi bereskan laporan Pertanggung Jawabannya. Pasalnya, keterlambatan laporan, berdampak pada pencairan anggaran nantiya.

Selain itu, Ketua Harian KONI Papua Barat ini sentil tanggapan masyarakat yang menyudutkan lembaga KONI atas keterlambatan hak atlit KONI. Saya minta masyarakat memahami masalah ini dengan baik, saya tidak gantungkan hidup di KONI, semua anggaran yang dikelurkan, bertuan, dipertanggungjawabkan.

Sangat disayangkan tanggapan dari salah satu Anggota DPRD Kabupaten Manokwari atas hak para atlit. "Beliau harus banyak belajar agar tidak salah kamar menempatkan fungsi pengawasannya, katanya.

Kalau dikritisi oleh Anggota DPR Provinsi, tidak masalah, sebab sesuai fungsi pengawasan mereka, namun jika ditanggapi oleh anggota DPRD Kabupaten Manokwari, salah alamat, salah kamar. Baiknya mereka urus KONI Kabupaten Manokwari, anggarkan anggaran KONI Kabupaten Manokwari. Jangan salah masuk kamar orang lain, tutur Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari ini.


Berita Terkait