UU Nomor 14 Tahun 2008, Publik Wajib Tahu Refocusing Anggaran Covid 19 Di Papua Barat

Oleh Redaksi

11 July 2020 12:08 287 VIew

''Lembaga OASE dan MNUKWAR saat menyerahkan Permintaan Informasi Kepada Ketua Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Manokwari''

Manokwari, arfaknews - Lembaga Nayak Sobat Oase dan Mnukwar Papua Barat melakukan permintaan Informasi dokumen realokasi dan refocusing anggaran Covid 19 Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat.

"Permintaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres dan langkah yang dilakukan terkait penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, apakah tepat sasaran atau tidak,"ucap PO Lembaga Mnukwar Papua Barat, Samsudin Renuat dalam realis, Sabtu (11/7/2020).

Pada tanggal 8 Juli 2020, kami lakukan permintaan informasi di beberapa instansi teknis baik di Provinsi maupun di Kabupaten Manokwari, tutur Samsudin sembari menerangkan berdasarkan amanat UU nomor 14 tahun 2008 telah memberi ruang kepada person maupun lembaga untuk mengajukan permintaan Informasi.

"Kami ajukan permintaan informasi di Dinas Kominfo selaku PPID Utama Provinsi Papua Barat dan Dinas Kominfo Kabupaten Manokwari, DPRD Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, Satgas Covid-19 Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, BAPPEDA Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Kabupaten Manokwari," ungkapnya.

"Disisi lain, permintaan informasi ini perlu dilakukan agar masyarakat mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi," terangnya.

Samsudin memaparkan, permintaan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang bebas KKN dengan meningkatkan pengawasan publik berdasarkan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, Bab II pasal 2 secara tegas menguraikan, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.Dan pada pasal 7 ayat (1) badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualiakan, dan ayat (2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Selanjutnya, Damianus Walilo, Ketua Nayak Sobat Oase Manokwari, menerangkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan, instansi publik menyediakan dokumen informasi sesuai standar waktu yang ditentukan.

"Sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008, pasal 22, instansi miliki waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak permintaan informasi dilayangkan, namun dalam jangka itu dokumen belum tersedia, diberi waktu tambahan 7 hari lagi. Apabila dalam waktu tambahan tidak ada respon, maka sesuai amanat pasal 35 akan dilakukan keberatan dengan mengajukan sengketa informasi terhadap instansi dimaksud," ujarnya.

Karena itu, permintaan informasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan  undang - undang nomor 14 tahun 2008 oleh Pemerintah dalam mempublikasi Dokumen publik kepada masyarakat, kecuali dokumen publik yang berdasarkan amanat UU dikecualikan karena berdampak terhadap stabilitas dan keamanan Negara.

Walilo menambahkan, beberapa kendala saat pihaknya melakukan permintaan informasi diantaranya, edaran Gubernur terkait masa kerja di rumah, berdampak pada layanan kantor diatas jam 11 hingga jam 12 siang, bahkan kami belum sempat ajukan permintaan informasi di dinas teknis selaku PPID utama Provinsi maupun Kabupaten.

"Kami belum sempat masukan di beberapa instansi teknis salah satunya, di Dinas Kominfo selaku PPID utama baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi Papua Barat. Yang jelas kami akan ajukan permintaan informasi lagi guna mendapat informasi yang kami butuhkan,"jelasnya


Berita Terkait