Pemprov PB Segera Gelar Rapat Dengan DPRPB Dan MRP Sikapi Revisi Otsus

Oleh Redaksi

12 July 2020 17:08 700 VIew

''Abner Singgir, Kepala Biro Otsus Papua Barat''

Manokwari, arfaknews - Dana Alokasi Umum 2 persen akan berakhir pada 2021 mendatang sesuai amanat pasal 34 UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Kepala Biro Administrasi Pelaksana Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat, Abner Singgir meminta MRP dan DPR Provinsi Papua Barat segera  mengambil sikap dalam menentukan arah pelaksanaan keberlanjutan Anggaran Otsus di Daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 secara tegas menyatakan perubahan atau revisi UU Otsus diusulkan oleh Rakyat Papua kepada MRP dan DPRP (DPRPB) kepada DPR RI atau Pemerintah.

"Pemerintah tidak bisa masuk di ranah itu, bisa melanggar atuaran," ucap Abner Singgir, sembari menegaskan usulan perubahan merupakan kewenangan MRP dan DPP Provinsi sesuai aspirasi  rakyat.

Singgir menjelakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggelar pertemuan dengan  DPRPB dan MRPPB, mengingat waktu terus berjalan, sementara belum ada langkah yang diambil di daerah untuk menyikapi masa berakhirnya anggaran DAU 2 persen.

Direncanakan dalam waktu dekat Pemerintah akan membuat pertemuan dengan MRP dan DPRPB. "Kira-kira versi mereka seperti apa, apakah mau melanjutkan atau tidak, kewenangan ada pada mereka sebagai keterwakilan rakyat," ujarnya.

Kami sudah susun beberapa pokok pemikiran versi pemprov Papua Barat yaitu Revisi Terbatas. Revisi beberapa item seperti pasal 33 dan 34 tentang keuangan dan  pasal 28 tentang Partai Politik lokal, serta beberapa pasal lainnya, nanti Amandemen UU secara menyeluruh pada 2025.

"Tapi itu versi kami, sementara untuk mengusulkan revisi UU Otsus itu kewenangan DPRPB dan MRP, sesuai amanat  pasal 77 UU nomor 21 Tahun 2001, Pemprov tidak bisa ambil ahli," jelasnya.

Singgir mengharapkan DPRPB dan MRP  segera sikapi agenda revisi Otsus sebab akan berdampak pada keuangan di daerah, pasalnya 45 persen APBD Papua Barat bersumber dari dana Otsus, yang dibagikan  90 persen di daerah-daerah. 

Namun, jika belum ada draft yang diusulkan, Pemerintah pusat bisa saja ambil ahli sesuai kewenangannya. Entah dana dikurangi, ditambahkan atau dihentikan itu kewenangan Pemerintah Pusat."bebernya

Disisi lain, Singgir mengungkap perubahan UU Otsus Papua telah masuk dalam agenda  Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas Pemerintah Pusat.

Agenda perubahan UU nomor 21 Tahun 2001 sudah masuk agenda pembahasan di Prolegnas.  Jika usulan Papua maupun Papua Barat lambat, Pemerintah pusat akan ambil ahli, ungkapnya.

Dari informasi yang ada, Usulan Pemprov Papua pada 2014 tentang draft Otsua plus tapi tidak tembus di Prolegnas, sementara belum ada draft lagi dari Papua. 

Sedangkan di Papua Barat, kami akan gelar pertemuan dengan DPRPB sikapi revisi Otsus nomor 21 tahun 2001, apakah dilakukukan revisi terbatas, revisi menyeluruh atau seperti apa, akan dibahas bersama MRP dan DPRPB.


Berita Terkait