Gelar Aksi, AMP-PD Minta Komisioner dan Sekretaris KPU PB Wajib Diisi OAP

Oleh Redaksi

20 July 2020 13:12 1563 VIew

''Aksi Spontan AMP-PD di Depan Kantor KPU Papua Barat.''

Manokwari, arfaknews - Sejumlah aktivis Aliansi Pemuda, Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMP- PD) Papua Barat menggelar aksi spontan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (20/7/2020), pukul 11.30 WIT

Mereka menuntut KPU RI segera umumkan hasil seleksi calon Komisioner KPU Provinsi Papua Barat, pasalnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah bakal digelar pada 9 Kabupaten/Kota di Papua Barat pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Kami minta KPU RI segera umumkan hasil seleksi Komisioner KPU Provinsi Papua Barat. KPU RI wajib akomodir Orang Asli Papua, minimal 3 nama orang asli Papua yang tembus 8 Besar wajib  diakomodir sebagai komisioner KPU Papua Barat," ucap Kordinator Aksi Aliansi Pemuda Mahasiswa Papua Peduli Demokrasi, Noldi Sauyai.

"Jika hal itu tidak diperhatikan, kata Noldi akan mengundang aksi Protes di provinsi Papua Barat. Kami minta diakomodir, sebagaimana amanat UU nomor 21 Tahun 2001," bebernya.

Senada, Kordinator lapangan, aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Demokrasi, Timotius Daud Yelimolo meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera mengangkat Sekretaris Definitif KPU Provinsi Papua Barat.

Kami desak, KPU RI segera melantik sekretaris KPU Papua Barat, mengingat Jabatan sekretaris sangat penting  di KPU Papua Barat menjelang penyelenggaran Pemilihan Umum pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Kami harapan, KPU RI prioritaskan OAP duduki Jabatan Sekretaris KPU Papua Barat, hal itu  berdasarkan Amanat UU nomor 21 Tahu  2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua,"ujar  Yelimolo sembari meminta Pemerintah mempriotaskan Anak Papua menduduki jabatan strategis dan pengangkatan Staf Honorer di Sekretariat KPU Papua Barat.

Menanggapi aspirasi Aliansi  Mahasiswa Pemuda Papua Peduli Demokrasi, Plh. Kabag Umum dan Logistik, Syahid Bin Muzaat, memberikan apresiasi kepada Aliansi Pemuda Papua atas dukungan, suport dan pengawasan kinerja KPU dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

Kami apresiasi aliansi, yang sudah sampaikan aspirasi masyarakat Papua untuk diakomodir dalam seleksi dan diangkat dalam jabatan strategis di KPU Papua Barat. Saat ini tahapan seleksi sudah berada di KPU RI, dan tinggal menunggu penetapan.

KPU Provinsi tidak punya kewenangan untuk mengubah keputusan KPU RI. "Itu kewenangan KPU RI, namun terkait usulan dan aspirasi, kami akan tindaklanjuti kepada mereka yang miliki kewenangan," ujarnya.

Sementara, Kasubag Program dan Data, Muhammad Akbar Taha mengungkapkan sesuai dengan Instruksi KPU RI, Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari, Rustam Effendi,  merangkap tugas sebagai Pjs. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat hingga tiga bulan kedepan.

Sementara untuk menetapkan Sekretaris definitif adalah kewenangan Pemerintah pusat. Terkait dengan Aspirasi Aliansi akan tindaklanjuti kepada KPU RI, jelasnya.

Disisi lain, dia juga mengharapkan  banyak anak-anak Papua yang lolos ASN dan bekerja di staf kesekretariatan KPU Provinsi Papua Barat.

CPNS atau ASN itu kewenangan Pemerintah, diterima sesuai formasi dan kebutuhan yang ada. Hanya saja untuk prioritaskan kita punya anak-anak Papua, butuh desakan dari pihak berwenangan semisal MRP atau DPRPB, membuat sebuah terobosan khusus baik melalui aturan khusus atau seperti apa, agar ada formasi khusus"terangnya.


Berita Terkait