Pengacara Habel Rumbiak Dampingi FKPK Menggugat SK Pansel DPR-PB Jalur Otsus

Oleh Redaksi

23 July 2020 23:08 1088 VIew

''Forum Komunikasi Pencari Keadilan saat diwawancarai oleh Wartawan''

Manokwari, arfaknews -  Pengacara Forum Komunikasi Pencari Keadilan (FKPK) telah mengajukan Gugatan Hukum  terhadap Surat Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan Periode 2019-2024 di Pengadilan Negeri Manokwari.

Pengajuan Gugatan atas perbuatan melawan Hukum telah didaftar secara online melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Manokwari.

"Kami masih menunggu waktu jedah 14 hari  untuk daftarkan gugatan ke PTUN Jayapura. Kita juga masih menunggu pengajuan Judicial Revieuw di Mahkama Agung,"ucap pengacara FKPK, Habel Rumbiak, saat dikonfirmasi, Rabu (22/7/2020).

Habel menerangkan, tiga langkah hukum itu ditempuh guna mengungkap  kejanggalan Pansel atas perbuatan melawan hukum dalam proses seleksi hingga penetepan 11 nama Anggota DPRPB Jalur Pengangkatan.

Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari berkenan dengan Perbuatan Melawan Hukum. Sementara pengajuan Gugatan Ke PTUN Jayapura berkenan dengan Surat Keputusan Panitia Seleksi dan Pengajuan Gugatan ke Mahkama Agung terkait substansi dari Perdasus nomor 4 tahun 2019.

Pengajuan Gugatan itu, diduga kuat ada unsur melawan hukum dalam proses penerbitan SK pansel pada tanggal 5 Juli 2020. "Unsur melawan hukum inilah yang digugat  agar keadilan ditegakan," terangnya.

Habel menambahakan, pihaknya tidak segan-segan memproses Pansel apabila terbukti ada perbuatan pidana dari proses dan tahapan seleksi.

"Apabila dalam perkembangannya ada bikti-bukti dugaan pelanggaran pidana maka kita tidak segan-segan memproses mereka yang terlibat didalamnya",tegasnya.

Selain itu, "Kita sudah kirim surat keberatan ke Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. Surat kita sudah masuk, laporan kita ke sana lebih konferhensif, lebih lengkap, lebih datail tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pansel,"ungkapnya.

Pansel bukan pejabat tata usaha negara namun musti diketahui bahwa Pansel merupakan perpanjangan tangan dari Pejabat Tata Usaha Negara maka objeknya adalah objek tata usaha negara. "Keputusan Pansel adalah Keputusan Tata Usaha Negara apalagi mereka menggunakan  anggaran Negara," tutur Habel menambahkan.

Disisi lain, Ketua FKPK, Sahaji Refideso mengatakan dirinya bersama masyarakat menolak hasil keputusan Panitia seleksi, pasalnya hasil keputusan Pansel  berpotensi terjadi pelanggaran hukum.

"Dua dari sekian 11 nama yang ditetapkan merupakan Anggota Partai Politik, satunya Lanjut Usia, dan satunya lagi merupakan Aparatur sipil negara. Harusnya gugur dalam tahapan verifikasi,"beber Refideso

Penetapan nama tidak secara proporsional wilayah dalam dapeng dan tanpa memperhatikan unsur perempuan sebagaimana amanat UU Otsus 21 tahun 2001, minimal setiap dapeng ada keterwakilan unsur perempuan, jelasnya.


Berita Terkait