MRP-PB dan Dewan Adat Gelar Rapat Dengar Pendapat Sikapi Otsus Jilid II

Oleh Pato Maniani

30 July 2020 13:08 269 VIew

''Suasana Rapat Dengar Pendapat MRP, DAP bersama 34 Organsiasi Sipil Society Di Manokwari Papua Barat''

Manokwari, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan  Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay gelar Rapat Pleno Dengar Pendapat di Kantor MRP Papua Barat, Kamis (30/7/2020).

Dalam Rapat Pleno Dengar Pendapat Itu dipimpin oleh Ketua Pokja Adat, Semuel Kambuaya,  bersama Sekretaris, Wenan Weripang, dan Ketua Dewan Adat Papua, Zhakarias Horota bersama 34 elemen Organsiasi Sipil society di Manokwari Papua Barat menanggapi Nasib UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua.

Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay memberikan apresiasi kepada MRP atas digelarnya Rapat  dengar pendapat bersama 34 organisasi Sipil Society menyikapi 20 tahun implementasi Otsus di Tanah Papua dan rencana perubahannya.

"Pemerintah pusat tidak boleh ambil kebijakan sendiri, harus melibatkan masyarakat Papua sebagaimana amanat pasal 77 UU nomor 21 tahun 2001," tegas plt. Ketua DAP wilayah III Doberay, Zhakarias Horota, Kamis (30/7/2020).

Zhakarias juga meminta MRPB, DPR Papua Barat dan Pemerintah Papua Barat menggelar musyawara akbar untuk mendengar aspirasi masyarakat.

"Kami minta MRP dan DPRPB menggelar Rapat dengar pendapat dengan masyarakat Papua. Biarkan rakyat yang menilai implementasi Otsus selama 20 Tahun ini," Pinta Zhakarias

Disisi lain, Wempi Kambu, Panelis Persidium Dewan Papua (PDP)  menegaskan Implementasi Otsus selama 20 Tahun di Papua gagal.

Ia meminta pemerintah daerah Papua Barat melibatkan masyarakat dalam menyikapi Implementasi Otsus dan rencana revisinya.

"Otsus gagal tidak sesuai dengan hasil Konggres I dan Mubes Rakyat Papua pada tahun 2000. Pemerintah jangan bikin barang sendiri, libatkan masyarakat Papua. Otsus gagal, kami tolak Otsus Jilid II," tegasnya.


Berita Terkait