FP2P Nilai OPD Tak Mampu Jabarkan Instruksi Gubernur Papua Barat Soal Paket PL

Oleh Pato Maniani

31 July 2020 02:08 239 VIew

''Ketua FP2P Papua Barat, Hayati Rumbiak''

Manokwari, arfaknews - Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dinilai tak mampu jabarkan instruksi Gubernur Papua Barat soal pemberdayaan Kontraktor OAP melalui  paket Penunjukan Langsung.

"Melihat proses pembagian Paket Pekerjaan Penunjukan Langsung khusus kepada Kontraktor Asli Papua (KOAP) yang sampai hari ini belum juga terealisasi sesuai Instruksi Gubernur," ucap Hayati Rumbiak, Ketua Forum pengusan Perempuan Papua, (FP2P).

Hayati menjelaskan, pertemuan pada 14 Juli 2020 melalui Biro Adminstrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat telah mengimput data Paket khusus Kontraktor Asli Papua, namun  hingga kini belum ada kejelasan dan keseriusan dari pimpinan OPD  bahkan terkesan mereka tidak merespon Instruksi Gubernur.

Forum Pengusaha Perempuan Papua (FP2P) Provinsi Papua Barat mendukung kebijakan pimpinan OPD Dinas PUPR dalam memberdayakan  Kontraktor Orang Asli Papua sesuai amanat  Perpres 17 Tahun 2019.

"Saya harap, semua Pimpinan OPD yang dijabat oleh OAP harus mempunyai kepedulian seperti pimpinan OPD Dinas PUPR Provinsi Papua Barat," harapnya. 

Selain itu, Hayati meminta pimpinan OPD untuk mempertimbangkan kupon putih Bappeda Papua Barat tahun 2019 yang belum terealisasi sepenuhnya hingga kini.

Dalam paket penunjukan langsung di tahun 2020, harus dipertimbangkan juga tentang utang pembagian paket melalui Bappeda lewat Kupon Putih tahun 2019 yang tersebar di hampir semua OPD. Tak boleh anggap biasa, ini juga merupakan instruksi Bapak Gubernur di tahun 2019.

Disisi lain, Hayati mengungkap, tahun ini arahan Gubernur terkait paket penunjukan langsung diwajibkan  melalui Sistim SIKAP/Non tender lewat LPSE Papua Barat, dengan mengunakan data yang sudah diimput OPD Dinas PUPR Provinsi Papua Barat sejak pelatihan SIKAP pada Februari 2020 dari Manokwari Raya dan Sorong Raya.

Berdasarkan Data tersebut, sebanyak 1.328 Kontraktor OAP yang sudah terferifikasi faktual sekaligus diverifikasi sistim untuk mendapatkan paket penunjukan langsung (PL) khusus dinas PUPR Prov.Papua Barat dengan jumlah paket yang disiapkan sekitan 700 Paket Pekerjaan.

Sementara, sebanyak 600 kupon Putih dari Bappeda ke Dinas PUPR tahun 2019 sudah terealisasi, sedangkan di tahun 2020 utang tersisa Kupon Bappeda harus terealisasi di beberapa OPD. Hanya saja, apakah kebijakan lewat LPSE ini, mengharuskan kupon putih Bappeda dalam proses PL tahun 2020 atau tidak.

Menurut saya, hal ini akan menimbulkan masalah, karena itu kami, 34 Asosiasi Lokal Papua minta  dipikirkan secara baik agar tidak menimbulkan masalah dalam proses penunjukan nanti. Sebab, sesuai pantauan kami di LPSE Papua Barat, beberapa paket pekerjaan penunjukan langsung lewat system, satu perusahaan bisa mendapatkan paket PL lebih dari 1(satu) bahakan sampai  4 (empat) Paket. 

Karena itu, untuk menghindari permasalahan dalam proses PL tahun 2020 ini kami berharap ada pertemuan khusus  KOAP dengan Pimpinan OPD dan Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat.

Dalam waktu dekat disesuaikan dengan kondisi pandemic C19, Kontraktor AOP Papua Barat dan Kementerian PUPR lewat  Wakil Menteri bakal gelar Workshop tentang implementasi Perpres nomor 17 Tahun 2019 di Manokwari Ibu Kota Provinsi Papua Barat.


Berita Terkait