Soal CPNS, DPRD Minta Bupati Dan Sekda Manokwari Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

Oleh Redaksi

03 August 2020 12:09 1642 VIew

''Para Pencaker Gelar Aksi Tolak Hasil Seleksi CPNS Formasi 2018''

Manokwari, arfaknews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari minta Plh.Bupati Eddy Budoyo dan Sekretaris Daerah, Aljabar Makatita tak saling melempar tanggung jawab soal hasil seleksi CPNS Manokwari tahun 2018.

"Saya minta Plh. Bupati dan Sekda Manokwari tak saling melempar tanggung jawab soal hasil CPNS tahun 2018," ujar Ketua komisi B, Aloysius Siep kepada media ini melalui sambungan seluler, Senin (3/8/3020).

Aloysius mengharapkan, hasil seleksi CPNS dikomunikasikan secara bersama oleh Plh. Bupati dan Sekda dalam menanggapi aspirasi para pencaker di Manokwari.

"Saya harapkan pak Bupati dan pak Sekda duduk bersama tinjau kembali hasil seleksi, apakah sudah penuhi kuota 80 : 20 sesuai kesepakatan pempus dan Pemda, atau belum,"ujarnya.

Dia menjelaskan hasil seleksi saat ini sangat memiluhkan hati para pencaker OAP di Manokwari. "Saya harap Pemkab segera berkordinasi ke Pemerintah Pusat guna mencari solusi dalam menjawab masalah di daerah. Kuota 80 per 20 itu hasil kesepakatan pemprov Papua Barat dan pemerintah Pusat, jadi harus diwujudkan, bila perlu 100 persen,"  beber Aloysius.

Menurutnya, UU nomor 21 tahun 2001 harus diimplementasikan di semua sektor termasuk seleksi CPNS, guna menjawab keadilan, dalam keberpihakan bagi rakyat Papua.
"Kuota 80 per 20 tidak terealisasi, adalah salah satu bentuk kegagalan Implementasi Otsus,"  tegasnya.

Selain itu, sebagai fungsi Kontrol, Aloysius minta Aspirasi pencaker di Manokwari tidak dipolitisir oleh kelompok kepentingan.
"Saya ingatakan, aspirasi pencaker ini tidak boleh dipolitisir. Tidak boleh hubungkan masalah pilkada atau masalah calon Bupati dengan isu CPNS. Ini murni masalah tenaga kerja, dan keberpihakan bagi orang asli Papua," tandasnya.

Sebelumnya, para pencaker di Manokwari menggelar aksi penolakan hasil seleksi CPNS formasi tahun  2018 yang diumumkan pada 31 Juli oleh Badan Kepegawaian Daerah Manokwari sebanyak 380 formasi. 

Mereka menilai hasil CPNS tidak sesuai dengan kuota 80 persen diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP) dan kuota  20 persen diisi oleh orang Non Papua (Non Papua).


Berita Terkait