Gelar Aksi, Pencaker Minta Batalkan Hasil CPNS 2018 Manokwari

Oleh Redaksi

03 August 2020 14:09 279 VIew

''Aksi Para Pencaker di depan Salah Satu Hotel di Manokwari Papua Barat''

Manokwari, Para Pencari Kerja minta Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari segera membatalkan hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018 di kabupaten Manokwari Papua Barat.

Mereka menolak, hasil CPNS formasi 2018 yang diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari Papua Barat pada 31 Juli 2020.

Kodirnator aksi Panceker, Julianus Indou, menegaskan para pencaker siap membatalkan hasil seleksi CPNS Manokwari formasi tahun 2018.

"Kami menolak hasil Seleksi CPNS Manokwari formasi tahun 2018. Hasil seksi ini dikembalikan ke MenPan RB untuk dilakukan seleksi Ulang," tegas Julianus saat bersama para pencaker menggelar aksi protes di depan salah satu hotel di Manokwari, Senin (3/8/2020), pukul 11.00 WIT

Julianus menerangkan, hasil seleksi CPNS tidak sesuai dengan kuota 80 per 20 persen sebagaimana yang disepakati Pemerintah Provinsi Papua Barat. Disisi lain, hasil seleksi ini tidak sesuai dengan Amanat UU nomor 21 tahun 2001.

Total 380 formasi CPNS formasi tahun 2018 yang diumumkan pada 31 Juli 2020  hanya mengakomodir 98 Orang Asli Papua sementara 282 Formasi diisi oleh Orang Non Papua. "Ini tidak sesuai dengan Kuota 80 per 20 persen," tegas Julianus

Atas ketidakadilan ini, Ia meminta agar ditinjau kembali hasil seleksi CPNS formasi 2018 guna mengakomodir semua OAP. 

Selain itu, Julianus berharap semua stekholder segera menggelar pertemuan menanggapi aspirasi pencaker dalam menjawab keberpihakan bagi Orang Asli Papua.

"Kepada semua pimpinan di daerah, Gubernur, Ketua DPRPB, ketua MRP dan Para Bupati kami harapkan segera menggelar pertemuan menanggapi aspirasi formasi CPNS di daerah," terangnya.

Tak hanya itu, mereka juga meminta Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari melibatkan  pencaker untuk mengantarkan aspirasi ke Jakarta menemui Menpan RB, Tjahjo Kumolo.

Usia menyampaikan aspirasi, para pencaker menyerahkan pernyataan sikap kepada Plh. Bupati Manokwari, Eddy Budoyo, dan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, saat  menemui masa aksi.

Menanggapi aspirasi pencaker, Plh. Bupati Manokwari, Eddy Budoyo mengatakan pihaknya telah dua kali melayangkan surat ke Menpan RB untuk kuota 80 per 20 persen namun tidak dijawab.

Sejak awal, saya sama sekali tidak terlibat dalam seleksi, namun, Pemkab Manokwari telah dua kali mengirim surat untuk penuhi formasi 80 per 20 kepada Pemerintah Pusat.

"Kali pertama dikirim oleh Pak Bupati, Almarhum, Demas Paulus Mandacan, namun tidak direspon. Surat kedua dikirim oleh saya, pada Juli 2020 kemarin, namun  tidak direspon lagi oleh Kemenpan RB," ujar Budoyo sembari menjelaskan, bahwa keterlambatan itu berdampak pergeseran tanggal pengumuman di 31 Juli 2020.

"Namun atas aspirasi ini, kami akan segera membahas bersama Pak Gubernur untuk mencari solusi," terangnya.


Berita Terkait