Hasil Seleksi CPNS Perdana Di Pegaf, Wajib Akomodir 100 Persen OAP, Jika Tidak Kembalikan

Oleh Redaksi

04 August 2020 01:09 2182 VIew

''Daud Indouw, Tokoh Pemekaran Kabupaten Pegaf dan Mansel''

Manokwari, arfaknews -  Tokoh Pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak menyayangkan sikap Bupati dan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak atas seleksi CPNS Pegaf formasi 2018 yang tidak sepenuhnya mengakomodir OAP.

Saya sayangkan aksi masyarakat  membakar kantor BKD di Pegaf. Ini ada apa, kenapa masyarakat membakar kantor yang mereka perjuangkan harus ada disana" ujar Daud Indouw, Tokoh Pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak, kepada media ini, Senin, (3/8/2020). 

Daud mengatakan tujuan didirikannya Kabupaten Pegunungan Arfak untuk memberikan layanan prima bagi masyarakat suku besar Arfak. 

"Kabupaten ini saya perjuangkan dengan susah paya agar memberikan layanan pembangunan  dan kesejahteraan bagi masyarakat di puncak Arfak. Namun faktanya terbalik, semangat masyarakat untuk menghadirkan Kabupaten ini ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi," bebernya.

Daud menilai ada indikasi manipulasi data penduduk di Kabupaten pegunungan Arfak oleh pihak berkepentingan di pegaf, pasalnya dari 823  kuota CPSN formasi 2018, namun sebanyak 50 persen kuota diisi oleh Non OAP dan OAP 50 persen. 

Bagaimana mereka bisa ikut tes dari Pegaf, padahal syaratnya wajib miliki KTP pegaf. Saya nilai ada indikasi dan ketidaktranspran soal ini. Masa orang baru tinggal satu, dua hari saja langsung dapat KTP.

Jadi masyarakat marah dan bakar Kantor karena tidak ada transparansi kepada masyarakat di Pegaf. Masa mereka yang tidak tinggal di Pegaf bisa lolos CPNS di Pegaf, inikan aneh.

Seleksi CPNS tahun 2018 merupakan Formasi CPNS pertama sejak Kabupaten Pegunungan Arfak resmi berdiri menjadi Kabupaten definitif pada tahun 2012. 

"Saya harap, seleksi pertama ini, kita berikan kesempatan kepada Suku Atam, Meyah, Sough, dan Mole, bila perlu 100 persen kepada mereka," tegas Daud 

Di satu sisi Daud mengharapkan dukungan dari semua saudara Papua  untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat  Arfak, atas upaya mereka memperjuangkan berdirinya Kabupaten Pegunungan Arfak.

Di lain sisi, Daud secara tegas menolak hasil CPNS Pegaf yang tidak sesuai dengan Amanat UU Otsus dan Komitmen Pemerintah Jakarta dalam memberikan Affimasi kepada Orang Asli Papua.

Sejak pelantikan Bupati karateker  di Depdagri, Mendagri mengharapkan berdirinya Kabupaten Pegaf guna memberikan layanan kepada masyarakat di Pegunungan Arfak dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

Karena itu, sebagai pelopor pendiri Kabupaten Mansel dan Pegunungan Arfak, secara tegas saya menolak hasil seleksi CPNS Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebab hasil seleksi CPNS ini belum menjawab roh berdirinya Kabupaten Pegaf.

Saya sarankan, Pak Bupati, Pak wakil Bupati dan Sekda Pegaf, serta kepala BKD untuk tinjau kembali hasil seleksi CPNS Pegaf formasi 2018. Bila perlu kembalikan ke Menpan RB karena tidak memberikan keberpihakan kepada OAP sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus.

Saya pikir, pak Bupati, dan wakil, serta kita semua adalah pejuang pemekaran  Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Mansel. Kita tahu benar masalah adat - istiada orang Arfak, karena itu harus dipertimbangkan secara baik. Kalau tidak bisa mengakomodir orang Arfak secara keseluruhan maka baiknya hasil seleksi dikembalikan ke Menpan RB saja agar tidak memicu masalah besar diantara orang Arfak nantinya.


Berita Terkait