MRP : 20 Tahun Implementasi Otsus, Suara Perempuan Papua Masih Dikebiri

Oleh Jems Aisoki

05 August 2020 00:09 437 VIew

''MRP dan Organisasi Perempuan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).''

Manokwari, arfaknews - Majelis Rakyat Papua gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perempuan membahas kesetaraan perempuan Papua dalam mengisi pembangunan di Provinsi Papua Barat.

"Dalam rapat ini, kami mengkaji pasal - pasal dalam UU Otsus yang  tidak memberikan ruang Khusus bagi suara Perempuan Papua," ucap Christin saat jumpa pers usai gelar RDP bersama Organisasi Perempuan di Kantor MRP Papua Barat, Selasa (4/8/2020).

Christin menjelaskan, melalui rapat ini, adanya kesamaan persepsi dalam mendorong keberpihakan  dan pemberdayaan perempuan Papua.
 
"Banyak saran dan masukan dari Organisasi perempuan untuk bagaimana mendorong kebijakan khusus dalam memprotek,  memberdayakan dan keberpihakan kepada perempuan Papua  agar setara dalam pembangunan," harapnya.

Disisi lain, Ketua Pokja Perempuan MRP Papua Barat ini mengungkap kuota 30 persen suara perempuan berdasarkan amanat UU Otsus, belum memberikan jaminan bagi pertumbuhan perempuan Papua dalam mengisi pembangunan di Daerah. 

"Kami akan lakukan  pendataan 30 persen keterlibatan perempuan Papua dalam berbagai sektor publik di Papua Barat, baik di sektor Birokrasi, politik dan berbagai sektor lainnya," ungkapnya.

Christin menilai, batasan kewenangan dan budaya patriarki masih mendominasi kebijakan publik berdampak pada ketidaksetaraan. Dia mencontohkan, dalam pemilihan Kursi DPRPB jalur pengangkatan periode 2019 - 2024,  belum mengakomodir suara perempuan Papua sebagimana amanat UU Otsus.

Harapan kami, keberpihakan kepada perempuan tak harus diatur dalam UU Otsus semata, melainkan dalam berbagai kebijakan pemerintah wajib memberikan keberpihakan, dan  mengakomodir suara perempuan agar setara dalam pembangunan," harapnya 

Senada, tokoh Perempuan Papua, Anike Sabami mengatakan 20 tahun implementasi Otsus belum memberikan kewenangan dalam membangun masyarakat Papua.

Dalam amanat UU nomor 21 tahun 2001, masih ada pengabaian terhadap perlindungan dan pemberdayaan kepada OAP. Saya hitung sejak Papua terintegrasi ke Indonesia belum ada perkembangan yang signifikan bagi kehidupan dan peran posisi perempuan Papua di semua dimensi pembangunan. 

Saya harapkan, mesti ada kebijakan Khusus bagi perempuan Papua dalam mengisi pembangunan, termasuk keberpihakan tertentu dalam mengisi jabatan politik.

Selain itu, Sabami sentil berbagai masalah pembangunan yang belum memberikan keberpihakan bagi OAP. "Kasus CPNS formasi 2018, tidak memberikan afirmasi bagi OAP sesuai kesepakatan 80:20 persen  bagi OAP.

 "Karena itu,  demi menjaga Papua dalam NKRI, maka pemerintah wajib memperhatikan hal ini secara baik," tegas Mantan Anggota MRP Papua Barat ini.


Berita Terkait