Hari Indegenius People, DAP Wilayah III Doberay Gelar FGD Bahas Implementasi Otsus

Oleh Redaksi

12 August 2020 00:09 329 VIew

''Hari Internasional Masyarakat Adat Papua, DAP Wilayah III Doberay Gelar FGD Bahas 19 Tahun Implementasi 19 Otsus''

Manokwari, arfaknews - Peringati Hari Masyarakat Adat Internasional, (International Day Indigenous Peoples) pada 9 Agustus 2020, Dewan Adat Wilayah  Doberay III Gelar Fokus Grup Diskusion (FGD) membahas Implementasi Otsus selama 18 Tahun di Tanah Papua.

Plt. Ketua DAP Wilayah III Doberay, Zhakarias Horota menerangkan, kehadiran UU Otsus merupakan perjuangan panjang masyarakat adat Papua, sehingga masyarkat adat berhak mengevalusi implementasinya.

Dalam FGD ini, masyarakat adat reflesikan 19 tahun implementasi Otsus  di Tanah Papua dan dampaknya bagi masyarakat adat.  UU otsus lahir karena desakan masyarakat adat Papua, melalui pembentukan LMA di setiap Kampung di Tanah Papua, yang dikoordinir langsung oleh pimpinan Presidium Dewan Papua (PDP) sejak reformasi 1998-2000.

"Desakan itu, melahirkan UU Nomor 21 Tahun 2001 untuk memberikan Keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi masyarakat adat Papua," ungkap Zhakarias Horota usai menggelar FGD di Kantor DAP wilayah III Doberay di Manokwari, Senin (9/8/2020).

Atas dasar itu, Zhakaris menegaskan masyarakat adat berhak menggelar Tikar Adat kembali mengevaluasi implementasi UU nomor 21 Tahun 2001.

Masyarakat adat harus bahas kembali, dan mengusulkan rencana revisi UU Nomor 21 Tahun 2001. "Apakah akan dilanjutkan atau tidak, kita wajib berikan ruang kepada masyarakat adat, sebagaimana amanat pasal 77 UU nomor 21 Tahun 2001," terang Zhakarias

Ketua DAP wilayah III Doberay ini mengharapkan kerja sama dan dukungan dari para stekholder di daerah dan di pusat guna membuka ruang kepada masyarakat adat Papua untuk menuangkan hak konstitusional mereka.

"Kami harap, Pemerintah Daerah Papua maupun Papua Barat, MRP, dan DPRPB, serta Anggota DPR RI, dan DPD RI asal Papua maupun Papua Barat, tidak tergesa-gesa mengusulkan draft usulan revisi UU Otsus melainkan memberi ruang kepada hak politik masyarakat adat dalam mengajukan usulan revisi UU Nomor 21 tahun 2001," harap Zhakarias

Selain itu Zhakaris menambahkan dalam FGD ini juga, DAP wilayah III membahas rencana rekonsiliasi dan revitalisasi Struktur DAP wilayah III Doberay dalam rangka penguatan kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan.

"Melalui pertemuan ini, kita telah membahas rencana rekonsiliasi dan revitaliasi struktur kelembagaan DAP," jelasnya.

Selanjutnya, salah satu tokoh masyarakat adat Kuri Wamesa, Dominggus Urbon mengatakan, dalam refleksi ini, ada 4 hal penting yang dibahas masyarakat adat Papua.

Pertama, Masyarakat adat Papua mempertanyakan kepastian hidup dan masa depan mereka dalam Negara. Kedua, terkait dengan Equity, keadialan bagi hak-hak mereka sebagai warga Negera. 

Ketiga, terkait Implementasi Otsus dalam menjawab kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan keterlibatan mereka sebagai subjek dan objek yang ikut mengawasi jalannya pembangunan di negeri mereka, bebernya.


Berita Terkait