MRP Tegaskan Hentikan Plesetan OAP Dengan Istilah OAR di Raja Ampat

Oleh Redaksi

12 August 2020 17:09 2049 VIew

''Ketua BURT MRP Papua Barat, Yulianus Thebu''

Manokwari, arfaknews - Mejelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat minta berbagai pihak tidak memplesetkan istilah Orang Asli Papua (OAP) dengan istilah lainnya untuk tujuan tertentu.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, (MRP PB) Yulianus Thebu menerangkan dalam  UU Nomor 21 tahun 2001, pasal 1 huruf (t.) menyebutkan orang asli papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Selanjutnya, dalam huruf (p.) menyebutkan masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. 

Sementara pada huruf (u.)  menyebutkan penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Dari amanat pasal UU Otsus tersebut tidak memberi ruang untuk memunculkan istilah baru seperti OAR. Atas dasar itu, MRP minta masyarakat di Kabupaten Raja Ampat untuk berhenti memplesetkan istilah OAP dengan Istilah OAR (orang Asli Raja Ampat).

"Penggunaan istilah OAR,  bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, dan juga bertentangan dengan adat kearifan lokal masyarakat adat di Raja Ampat," ucap Thebu saat diwawancarai via seluler, Rabu (12/8/2020).

Thebu menjelaskan, tidak ada istilah Orang asli Raja Ampat (OAR),  atau Orang Asli Sorong atau Orang Asli Manokwari, sebab dalam suatu  daerah administrasi terdiri dari berbagai suku-suku asli. "Nama daerah merupakan wilayah administratif, yang dikenal hanya istilah OAP, yang dijabarkan dalam masyarakat adat Papua," tuturnya.

Anggota MRP utusan masyarakat Adat Raja Ampat ini, menepis istilah OAR yang dinilai mengandung konotasi politik untuk mengacaukan masyarakat adat di Raja Ampat.

Dalam kearifan lokal masyarakat Adat Raja Ampat, hanya dikenal istilah  Makbat dan Maklow, tidak ada istilah OAR. Istilah Makbat merujuk kepada Orang Tanah (Suku Maya) di Raja Ampat, sedangkan sebutan Maklow miliki arti orang kedua adalah sebutan kepada para migran.

Dia mengungkap terdapat tiga kelompok masyarakat di Kepulauan Raja Ampat. Pertama,  Suku Maya merupakan suku Asli Raja Ampat. Mereka tersebar dibeberapa pulau besar dan kecil, diantara Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Mereka ini miliki bahasa daerah tersendiri, miliki wilayah, dusun, rumah adat dan jenis pakaian tradisional yang berbeda dari suku-suku lainnya di tanah Papua.

Kemudian, suku kedua berasal dari Teluk Cendrawasih. Mereka ini masih mempertahankan jenis bahasa dan ciri budaya, serta marga - marga yang berasal dari wilayah Saireri. Suku Maya dan kelompok ini sudah saling mengakui, dan saling menghargai  keberadaannya, di Kepulauan Raja Ampat.

Selanjutnya, suku Non OAP yaitu kelompok migran yang berasal dari luar daerah Papua, atau orang non Papua yang bermigrasi ke daerah kepulauan Raja Ampat.

Atas dasar pemahaman itu, Anggota MRP utusan masyarakat Adat Raja Ampat ini, mengingatkan pemerintah Daerah untuk memprotek hak-hak dasar orang asli Papua.

"Kami minta Pemda awasi penggunaan Istilah yang berpotensi menciptakan  pro-kontra di masyarakat, bahkan dapat memicu konflik antar masyarakat di Raja Ampat," harapnya.

Selain itu, Thebu menegaskan  penggunaan istilah Orang Asli Raja Ampat (OAR) merupakan upaya  memplesetkan istilah OAP guna mengakomodir beragam macam suku migran di Raja Ampat, untuk kepentingan tertentu, baik dalam merebut kuota khusus Affirmasi Otsus maupun hak-hak masyarakat adat Papua yang dimandatkan dalam UU Otsus di Kabupaten Raja Ampat. 

Dia mencontohkan, dalam seleksi CPNS formasi 2018, banyak marga - marga yang dikenal berasal dari Suku Non Papua, namun mendapat legitimasi dari LMA bentukan pemerintah sebagai sebagai OAR sehingga diakomodir dalam CPNS.

Karena itu, Thebu menegaskan dalam seleksi IPDN tahun 2020 mendatang, MRP akan intervensi kuota affirmasi Otsus, agar mengakomodir semua masyarakat Adat di setiap daerah se- Papua Barat.

"Kita akan prioritas, golongan pertama merupakan golongan masyarakat asli di daerah itu, kedua masyarakat dari wilayah adat Doberay dan Bomberay dan dari wilayah adat lainnya di Papua," jelasnya.

Disisi lain, untuk memprotek hak-hak dasar Orang Asli Papua, serta memberikan batasan terhadap hak-hak OAP dan Non Papua, maka MRP akan menggelar Rapat pleno untuk mengkaji masalah tersebut. 

"MRP akan dorong agar diterbitkan Aturan Khusus (perdasus) yang mengakomodir hak-hak dasar OAP ", tukasnya.


Berita Terkait