8 Bulan Belum Gajian, Nasib 1874 Guru Honorer Terkatung - Katung Di Papua Barat

Oleh Redaksi

30 August 2020 01:10 2656 VIew

''Timotius Rumansara, Salah Satu Guru Honorer di SMK Negeri 6 Masni Manokwari''

Manokwari, arfaknews- Timotius Rumansara, salah satu Guru Honorer di SMK Negari 6 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Papua Barat. 

Dia menyebutkan beberapa tahun belakangan hak-hak mereka masih terbayarkan, namun ketika dialihakan ke Provinsi terjadi simpang siur informasi terkait pembayaran upah. 

Tahun ini [2020] berbeda dengan tahun sebelumnya. "Kita sudah dibawa Dinas Pendidikan Provinsi, tapi Honor ini Pemkab atau Pemprov yang bayar, belum jelas"ucapnya.

"Sampai sekarang kita masih menunggu, sudah 8 bulan ini kami belum dibayar. Tidak tahu kapan dibayar" Katanya lagi. 

Dia menceritakan, sejak mengabdi sebagai Guru Honorer di SMK Negeri 6 Masni pada 2014 silam, kadang dia harus berperan sebagai Guru Mata Pelajaran Pertanian, dan Peralatan Pertanian, walaupun saat kuliah dia mengambil jurusan sarjana pendidikan bahasa Inggris. 

Terdesak mengisi mata pelajaran itu, disebabkan keterbatasan [Guru sesuai kompetensi) di SMK Negeri 6, sehingga walaupun berbekal pengalaman Otodidak, dia harus menyalurkan ilmunya kepada para siswa. 

Tak hanya itu, kadang  meraka dipercayakan  mengisi jabatan Wakasek Humas, kesiswaan dan Sarana Prasarana. "Kalau saya wakasek Sarana Prasarana,"terangnya.

"Kita di SMK sini, hanya 6 Orang ASN, sementara staf Guru Honorer [Kontrak] berjumlah 14 orang, dibantu juga oleh 2 Tenaga Honor Sekolah,"sambungnya.

Jumlah Guru yang sedikit itu harus mengajar  200-an siswa. Hal hasil, mereka harus merangkap mata pelajaran, walaupun tetap menerima gaji Honorer berjumlah Rp. 2.300.000 per bulan, yang dibayarkan per triwulan. 

Memasuki medio Agustus 2020, Nasib mereka masih terkatung - katung, harus gigit jari untuk tetap menjalankan tugas pengabdian.

"Mengajar ini panggilan, saya sudah habiskan waktu untuk kuliah ambil jurusan pendidikan, jadi biar saya disini saja," katanya. 

"Kalau Tuhan buka jalan, semoga bapak Gubernur, mereka bisa perhatian kami, angkat kami jadi ASN," harapnya. 

Ketua PGRI Papua Barat, Elly Wayoi, saat dimintai keterangan, menjelaskan pihaknya sudah menerima laporan terkait upah 1874 guru Honorer di Papua Barat yang belum dibayarkan. 

"Saya sudah sampaikan masalah Upah Guru Honorer, Sertifikasi Guru dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada Bapak Gubernur dan Bapak kepala Dinas Pendidikan,"jelasnya.

Selanjutnya, Elly mengaku PGRI Papua Barat juga turut memperjuangkan pengangkatan Guru Honorer di Papua Barat. 

"Dari infomasi yang kami dapat, Dinas telah mendata Guru Honorer [Kontrak] diatas 35 Tahun agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) . Sementara dibawa usai itu, juga sedang diperjuangkan,"ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, yang dikonfirmasi, (Sabtu (29/8) mengaku pihaknya sudah menggelar rapat dengan Sekretaris Daerah Papua Barat membahas masalah upah Guru Honorer di Papua Barat. 

Berdasarkan keputusan Sorong Selatan pada Maret 2019 lalu, upah honorer ditanggung Kabupaten/Kota namun sampai saat ini tidak dibayarkan karena mereka tidak menganggarkan anggaran. 

Kita sudah rapat dengan Bapak Sekda. Kita akan bayarkan di Perubahan. Jadi pembayaran hak upah Honorer kembali ke Pemerintah Provinsi. 

"1874 Guru Kontrak SMA dan SMK di Papua Barat, dibayarkan pada Perubahan. Kalau sudah ketuk Palu, pasti mereka dapat Gaji. Kami harap, mereka sabar-sabar saja,"harap Barnabas. 


Berita Terkait