Krisis Keterbukaan Informasi Publik Di Papua Barat

Oleh Redaksi

18 September 2020 08:10 282 VIew

''Serial Diskusi Penguatan Kelembagan KIP dan Keterbukaan Informasi publik''

Manokwari, arfaknews - Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Papua Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat Mnukwar gelar FGD melibatkan Komisi Informasi Publik dan Ombudsman Papua Barat, dan Pekerja Media Massa di Manokwari, kamis (17/9/2020).

Direktur Mnukwar, Zena Haji  menjelaskan pihaknya menggelar serial diskusi tentang penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Publik Papua Barat.

"Kami melihat pasca dilantik pada 2018 silam, hingga kini Komisi Informasi publik belum berjalan maksimal dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Papua Barat," ucapnya. 

Zena menjelaskan, sebagai LSM yang telah mengawal hingga terbentuknya KIP Papua Barat, mereka mencoba melakukan identifikasi masalah secara orang perorangan dari para Komisioner KIP guna mendorong percepatan kinerja Komisi Informasi Publik Papua Barat.

Melalui serial diskusi ini, pihaknya berupaya menampung masukan dari masyarakat, dari ORI Papua Barat, Pers dan NGO lokal yang fokus mendorong Keterbukaan informasi.

"Hasil pertemuan ini kami melihat diperlukan sebuah kebijakan turunan untuk memfasilitasi efektifitas kerja dari kelembagaan KIP," bebernya.

Karena itu, harus didorong kepada stekholder agar kelembagaan KIP bisa berjalan efektif baik tupoksi atau kewenangannya dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Papua Barat.

Disisi lain, Mnukwar mendesak pemerintah daerah terutama Instansi Teknis Dinas Kominfo untuk turut andil dalam menyebarluaskan infomasi publik.

Kominfo harus melibatkan KIP melakukan penguatan bagi PPID utama dan pembantu di tingkat OPD baik di Provinsi maupun di semua Kabupaten Kota se Papua Barat.

Agar keterbukaan informasi publik bisa berjalan sesuai amanah dari UU nomor 14 tahun 2008, tujuannya agar progres pembangunan benar-benar bisa diawasi berdasarkan informasi yang jelas dan akurat.

Hal itu musti dilakukan agar tidak menimbulkan mis informasi publik yang berdampak pada krisis kepercayaan infomasi publik dan bisa berujung pada persoalan hukum yang lebih besar.

Dengan diskusi ini, kami meramu masukan - masukan dari publik, tentang bagaimana mensinergikan KIP dengan PPID utama dan pembantu di semua OPD baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten Kota se Papua Barat.

Selain itu, Direktur Mnukwari mengatakan sejak 2014 hingga kini keterbukaan infomasi publik baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten / Kota se Papua Barat belum optimal sebagaimana amanat UU nomor 14 tahun 2008.

Dibuktikan dengan beberapa kali pihaknya melakukan uji akses informasi baik secara perorangan maupun kelembagaan ke semlah instansi di Pemprov maupun pemkab di Papua Barat.

Kami beberapa kali melakukan permintaan informasi terkait dokumen APBD baik Provinsi maupun kabupaten/Kota namun tak direspon secara baik  oleh pejabat PPID dari intansi bersangkutan.

Walaupun UU nomor 14 tahun 2008 telah memberikan ruang kepada publik untuk mengakses  informasi, agar publik mendapat infomasi yang benar dan melakukan pengawasan terhadap layanan publik.

Namun kami melihat belum ada pemahaman terkait penyedia Infomasi Publik baik dari stekholder maupun pejabat PPID utama dan Pembantu di setiap OPD di provinsi maupun Kabupaten se Papua Barat.

Kami harap hal ini menjadi perhatian semua pihak agar masyarakat turut serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berhubungan  dengan akses pelayanan publik. 

Ketua Komisi Infomasi Publik, Andi Saragi mengatakan hingga kini belum ada sengketa infomasi publik yang ditangani sejak Lembaga KIP Papua Barat resmi berdiri pada September 2018 silam.

"Tak ada gugatan Sengketa Infomasi Publik ke KIP dikarenakan publik belum paham tentang mekanisme sengketa Informasi publik dilakukan," ungkapnya.

Memang sejauh ini, ada beberpaa aduan yang masuk namun saat sampai di tahapan keberatan, mereka  tidak lanjut lagi. 

Saya berharap hal itu menjadi isu bersama bagaimana mendorong publik untuk memahami prosedur permintaan informasi dan tahapan sengketanya.

Tujuannya adalah jika terjadi permintaan infomasi dan berdampak ke sengketa maka publik sudah tahu apa yang dilakukan dan apa yang dibutuhkan.

"Publik paham tentang UU nomor 14 tahun 2008 dan mekanisme permintaan infomasi serta proses sengkata di KIP"tandasnya.


Berita Terkait