Jangan Salahkan MRP, Salahkan Pemerintah Daerah Terkait RDP Otsus

Oleh Redaksi

18 September 2020 23:10 3120 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren''

Manokwari, arfaknews - Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren mengatakan Rapat Dengar Pendapat usulan perubahan UU Nomor 21 tahun 2001 sebagaimana amanat pasal 77 belum terlaksana.

"Selama ini kami belum menjalankan amanat pasal 77 tentang usulan perubahan UU Nomor 21 tahun 2001 karena tidak didukung anggaran dari Pemerintah Provinsi" ucap Maksi saat diwawancarai, Jumaat (18/9/2020). 

Maksi menerangkan, pihaknya telah mengajukan anggaran agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat dilakukan  dengan semua lapisan masyarakat yang ada di Papua Barat. "Belum berjalan  karena hingga kini belum ada anggaran, ujarnya. 

"MRP belum pernah lakukan RDP, yang dilakukan kemarin di beberapa Kabupaten adalah hasil reses. Kita tidak mungkin berpatokan pada hasil reses itu" katanya. 

Maksi meminta  pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk dilakukan proses penyerapannya aspirasi rakyat.  

"Kasihan, apa yang menjadi keinginan masyarakat berdasarkan amanat UU 21 pasal 77 tidak terakomodir,"ujar Maksi

Maksi meragukan draft otsus buatan Jakarta, pasalnya hanya hasil rencana orang pusat semata tanpa mengetahui secara pasti kebutuhan real di daerah. 

"Jika Jakarta yang kerja maka kemungkinan kuat Jakarta tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan  di Papua maupun Papua Barat," tuturnya. 

Dia meminta Pemerintah segera buka diri untuk melaksanakan evaluasi UU nomor 21 Tahun 2001 serta mencari solusi atas masalah tersebut. 

Jangan pemerintah konsentrasi di pasal 34 masalah keuangan dan kemudiaan menyangkut masalah pemekaran saya kira tidak perlu.

Kita harus lihat hal hal urgent lainnya misalnya seperti partai politik maupun  rekuitmen Bupati dan wakil Bupati Orang asli Papua demikan juga DPRD dan DPRRI  orang Papua. Itu keinginan masyarakat. 

Rakyat Papua tidak minta uang, masalah uang mereka sudah jenuh, yang mereka minta adalah keberpihakan. Itu yang masyarakat harapkan.

Jadi jika masyarakat bertanya kenapa RDP belum dilakukan maka masyarakat jangan salahkan MRP tapi salahkan pemerintah yang hari ini tidak memperhatikan itu. 

"Kalau besok dipenghujung Otsus, ada konflik dan polemik yang terjadi di publik maka MRP akan kembalikan sepenuhnya kepada Negara, negara atur sudah,"bebernya.

Kami sudah buat schedule untuk lakukan rapat dengar pendapat baik di Perguruan Tinggi, dan dengan para intelektual Papua, setelah itu baru kami undang masyarakat adat terakhir.  "Schedulenya sudah ada, hanya saja belum ada anggaran," tuturnya lagi. 

Maksi menegaskan secara kelembagaan, MRP menolak draft Otsus Rancangan Bappenas. Kita tolak, sudah tarik kembali draft itu. 

"Pernah anda datang ke MRP dan minta pokok pikiran dengan rakyat, untuk bawa ke Bappenas. Jangan sampai masyarakat kira itu pokok pikiran MRP, tidak itu pokok pikiran dari Jakarta," tandasnya. 


Berita Terkait