Belasan Kepala Sekolah di Manokwari dan Mansel Kerap Lakukan Pungli

Oleh Redaksi

20 September 2020 23:10 1582 VIew

''Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat, Musa Sombuk ''

Manokwari, arfaknews - Belasan kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA Di Manokwari dan Manokwari Selatan (Mansel) marak lakukan praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

"SMA, SMP dan SD di Manokwari dan Mansel lakukan pungli cukup fantastis dan harga bervariasi dari  2 sampai 5 juta per siswa" ucap Kepala Ombudsman perwakilan Papua Barat, Musa Sombuk, Jumat (18/9/2020).

Dikatakan ketika pihaknya melakukan pengawasan ke berbagai sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Kita awasi proses PPDB berjalan sesuai aturan baik peraturan perundang - undangan secara nasional maupun aturan teknis  dikeluarkan Pemerintah Daerah maupun  Dinas Pendidikan Provinsi untuk tingkat SMA/SMK dan dinas pendidikan Kabupaten Kota untuk SMP, SD dan TK.

Namun ditemukan banyak praktik pungutan Liar kerap dilakukan pihak sekolah dengan iming-iming, iuran Belajar, seragam, buku dan biaya administrasi, biaya pembangunan dan lain sebagainya.

Kita temukan ada 10 SMA/SMK di Manokwari dan Mansel, dan 9 SMP di Manokwari serta 1 SMP di Manokwari Selatan.

Tak hanya SMA dan SMP, ditemukan pula praktik pungutan liar marak dilakukan pada belasan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Manokwari  saat proses pendaftaran Siswa Baru.

Padahal, menurut Sombuk ditengah situasi Pandemi Covid 19 banyak sekolah gelar belajar jarak jauh, maka harusnya pihak sekolah utamakan biaya Getget, dan pulsa untuk  metode pembelajar daring maupun luring dengan mengatur jarak ketimbang biaya seragam atau yang lain-lain. 

Saat kita cek kedudukan hukumnya atas penarikan biaya itu, ternyata tidak diperbolehkan oleh aturan, apalagi di era Covid ini,"imbuhnya.

Berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2015 tentang kementerian Pendidikan, dan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan SMA/SMK, pasal 21 berbunyi bahwa Penerimaan Siswa Baru secara tegas melarang penarikan biaya-biaya itu.

Dalam Peraturan Pemerintah melalui Juknis Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, menegaskan penerimaan peserta didik baru pada SMA/SMK dan Sekolah tahun ajaran 2020.

Huruf E butir 1 menyatakan dalam penerimaan PPDB calon penerimaan peserta didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SMP tidak dipungut biaya Pendaftaran.

Maka sudah sudah dikeluarkan surat oleh Dinas lagi pada tanggal 2 Juli 2020 nomor 420/518/DP-PB/VII/2020 tentang pemberitahuan PPDB tahun ajaran 2020 yang ditujukan kepada Kepala Skolah SMA/SMK dan SLB di Papua Barat.

Surat itu menegeskan, pihak sekolah tidak memungut biaya Pendidikan baik berupa iuran Pendidikan, ataupun sumbangan pendidikan sebelum keputusan Hasil  pengumuman diterima atau tidaknya siswa tersebut pada sekolah yang bersangkutan.

Namun, dari sekolah yang kami pantau hampir semua, baik negeri maupun swasta, menarik biaya pendidikan seperti seragam,  pramuka, batik sekolah  dan ikat pinggang, biaya pembangunan serta macam-macam pungutan yang bervariasi.

Metode pembayaran dilakukan secara Tunai, adapula dikirim melalui rekening Sekolah, rekening Panitia PPDB maupun rekening Kepala Sekolah.

Pungutan itu, kata Ombudsman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Itu pungutan Liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada para siswa," ucapnya.

Ombudsman bakal meminta pihak terkait baik ditingkat SMA maupun ditingkat SMP, SD dan TK agar segera menyelesaikan masalah itu termasuk mengembalikan uang-uang yang dipungut tidak sesuai dengan UU.

Ini sudah masuk ranah Tindak pidana, kita berusaha mencegah dengan cara meminta para pihak baik Dinas pendidikan, kabupaten dan Provinsi termasuk Inspektorat dan Saber pungli untuk memberikan teguran agar menjamin tidak ada praktik pungutan liar lagi di sekolah. 

"Saya pastikan kalau tidak dibereskan, kita akan dorong ke ranah pidana agar tahun berikut tidak ada lagi pungli seperti saat ini,"tegas Sombuk.

Yang jelas, sudah ada indikasi pidana, tapi kita masih gunakan cara-cara persuasif minta kepala Dinas untuk menegur kepala sekolah.

"Kalau Dinas Pendidikan malas tahu, kita anggap Dinas juga membiarkan dan menyetujui pungutan liar itu dilakukan,". pungkasnya.


Berita Terkait