Pemprov Papua Barat Resmi Serahkan Draft Revisi Otsus Ke Dirjen Otda

Oleh Redaksi

23 September 2020 12:12 1353 VIew

''Penyerahan Draft Pokok - Pokok Pikiran Revisi Otsus kepada Dirjen''

Manokwari, arfaknews - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan didampingi Wakil Gubernur M.Lakotani dan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, secara resmi telah menyerahkan draft pokok pikiran revisi UU nomor 21 tahun 2001 kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Asisten I Pemprov Papua Barat, Musa Kamudi, mengatakan Draft pokok pikiran revisi UU nomor 21 Tahun 2001 itu merupakan hasil rampungan antara Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Provinsi Papua Barat.

"Pokok pikiran pemprov dan DPR Papua Barat sudah diserahkan kepada Dirjen Otda hari ini. Selanjutnya akan dijadwalkan untuk audiens bersama Mendagri dalam waktu dekat ini," ujarnya via seluler, Selasa ( 22/9/2020).

Dalam Pertemuan itu, Gubernur menekankan diperlukan payung hukum untuk mengkover keberlanjutan Otonomi khusus di Papua Barat.

Sebelumnya, diserahkan draft pokok pikiran ke Dirjen Otda, Gubernur Papua Barat bersama Rombongan telah melakukan pertemuan dengan Kaukus Papua pimpinan Yoris Raweyai, dengan harapan draft pokok pikiran dikawal oleh DPD hingga proses pembahasannya nanti di DPR RI.

Disisi lain, Filep Wamafma, sekertaris Kaukus Papua mengatakan Kaukus Papua merupakan penyambung aspirasi rakyat Papua di Parlemen, sehingga Kaukus Papua akan komunikasikan apa yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat guna mencari solusi kongkrit menyelesaikan masalah Papua.

"Pemerintah pusat pasti punya cara pandang tersendiri dalam merumuskan kebijakan di tanah Papua. Jika ada perbedaan cara pandang, disitulah peran For Papua MPR RI untuk mengambil peran politik," ujar Wamafma melalui pesan tertulis.

Selanjutnya, disinggung soal tidak dilibatkannya Majelis Rayat Papua Barat (MRPB) dalam pembahasan usulan revisi UU Otsus Papua dari Papua Barat, Filep menegaskan bahwa Lembaga MRPB sepatutnya tidak dikesampingkan oleh Pemerintah, mengingat MRPB merupakan 'anak kandung' dari UU Otsus Papua.

"MRPB adalah lembaga kultur OAP yang tugasnya memproteksi hak-hak dasar OAP. Jadi tak boleh dikesampingkan. Harusnya, semua pihak mendukung peran MRPB jika ingin Otsus berjalan sesuai dengan kebijakan UU Otsus tersebut," jelasnya.


Berita Terkait