Revisi Otsus, Pemprov PB dan MRP Jangan Ngotot Minta Uang Tapi Kewenangan

Oleh Redaksi

05 October 2020 12:12 1192 VIew

''Tokoh Intelektual Papua Barat, Daud Indouw''

Manokwari, arfaknews - Tokoh Intelektual Papua Barat, Daud Indouw menerangkan 20 Tahun implementasi Otsus belum menyentuh berbagai persoalan riil di Tanah Papua.

Menurut Daud, Jakarta hanya mengucurkan anggaran Otsus sementara Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 sama sekali tidak berjalan.

"Pemprov dan MRP jangan hanya minta penambahan anggaran sebab yang dibutuhkan saat ini adalah kewenangan untuk mengatur Papua, bukan uang,"ucap Daud Indouw, Senin (5/10/ 2020).

Daud harap Pemerintah pusat harus buka diri menerima masukan dari masyarakat Papua, ketimbang ngotot paksakan otoritas Jakarta untuk memanipulasi segala hal tanpa melihat substansi dari UU Otsus.

Seandainya, Otsus berjalan sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001, dipastikan 80 Persen  Papua Merdeka dalam Kerangka NKRI.

"Saya lihat selama 20 tahun ini, Jakarta hanya berikan otsus tipu-tipu saja, berikan uang tapi tidak disertai dengan kewenangan ,"ujarnya.

Disisi lain, Daud membandingkan Otsus Papua dan Otsus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Saya dua kali ke Acah, disana dalam Perda Qanun hampir semua yang tertera dalam Otsus diakomodir, standar 80 persen diberikan kewenangan kepada Orang Aceh untuk membangun negeri Aceh.

Sistem Pemerintahan, standar pemukiman, pendirian rumah-rumah Ibadah, mekanisme perpindahan penduduk, pengawasan, masalah tenga kerja, dan pengelohan Sumber Daya Alam, semua diatur sampai mendirikan  Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Berbeda dengan Papua, Pemkab Manokwari baru ajukan perda Kota Injil saja tunggu sampai ayam kencing, alasan intelejen lah, inilah, itulah, pokoknya alasan segala macam.

Padahal tujuannya untuk memberikan pengakuan atas masuknya Injil di Tanah Papua di Manokwari, bukan membatasi rumah Ibadah agama lain.

"Itu baru Perda Kota Injil, coba kita dirikan Partai OPM, Jakarta rambut tercabut habis dari Kepala kapa,"katanya.

"Di Papua ini susah, mengusulkan sesuatu yang benar dari Papua itu sulit, selalu dipolitisir dengan berbagi cara, tapi kalau mau bicara dukung Jakarta, pasti segala hal akan disiapkan, diservis mantap," tukasnya.

Selanjutnya, Daud menyentil kebijakan Jakarta yang seakan terus memperpanjang diskriminasi antara Papua dan daerah lain terutama daerah yang miliki Otsus.

Di Papua yang bisa terbentuk hanya MRP, jadi jangan buat spekulasi bilang Otsus inilah, itulah, karena semua omong kosong saja. Dari sini saja sudah bisa dipahami bahwa Jakarta selalu melihat Papua dari sisi yang lain, mungkin karena perbedaan ras.

Jakarta masih takut memberikan kewenangan kepada  Orang Papua untuk membangun Papua dalam kerangka NKRI, ketimbang Aceh.

Jakarta belum mengubah mainset tentang pembangunan di Papua. Jakarta masih meng-anak tirikan orang Papua, jadi tak salah jika hari ini banyak orang Papua menolak revisi Otsus dan memilih referendum.

"Jakarta sendiri yang ciptakan krisis kepercayaan di Papua," imbuhnya.

Indouw menerangkan, Otsus merupakan produk Jakarta yang ditawarkan untuk meredam isu Merdeka di Tanah Papua.
"Jadi kenapa Jakarta pura-pura tidak tahu dengan implementasi Otsus saat ini"ujarnya.

"Saya minta Jakarta stop tipu-tipu, kalau mau kasih Otsus jangan kasih uang, tapi berikan kewenangan untuk orang Papua mengelola pembangunan di tanah Papua dalam kerangka NKRI," cetusnya.

Saya minta Gubernur dan MRP jangan ajukan Penambahan uang Otsus ke Jakarta cukup minta kewenangannya, kalau tidak bilang Jakarta cetak uang dengan membubuhkan stempel Otsus agar digunakan tepat sasaran.

Pasalnya, kewenangan akan melatih Orang Papua untuk kreatif menciptakan uang, dan menjadikan orang Papua sebagai masyarakat produktif bukan konsumen semata.

"Dengan miliki kewenangan tidak mungkin orang Papua akan mengusir saudara-saudara non Papua lainya, tapi menunjukan Jakarta sudah percaya kepada Orang Papua," tandasnya.

Selain itu, Daud menjelaskan Jakarta harus membuka diri menerima masukan dari Papua.

Penolakan Otsus itu sah-sah saja, setiap orang Papua punya hak, mereka yang rasakan otsus, termasuk yang saya suarakan ini.

Jakarta Jangan alergi dengan kritikan dari masyarakat Papua, kalau ada yang tidak sepaham silahkan, jangan ikut saya, anda punya aspirasi sendiri.

Intinya, saya tidak tertarik dengan uang, saya tertarik dengan kewenangan untuk menjalankan mandat UU yang diberikan, agar kita miliki legitimasi hukum untuk mengatur papua dalam kerangka NKRI.

"Kalau orang Papua hidup sejahtera, maju maka orang lain, bangsa lain akan mengakui keberhasilan Indonesia dalam membangun Papua, demikian juga sebaliknya jika Papua tertinggal, miskin dan tidak terbangun Bangsa lain akan kritisi Indonesia," pungkasnya.


Berita Terkait